ABSTRAK Akhir-akhir ini semakin maraknya pencurian kayu milik negara di sekitar hutan oleh masyarakat. akan tetapi perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pada Pasal 101 ayat 1 (satu) ini menegaskan sanksi penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan tegas dan hukuman yang berat supaya pelaku mendapatkan efek jera. Sedangkan pada ayat 2 (dua) malah lebih ringan penjatuhan hukumannya terhadap pelaku bertempat tinggal di sekitar hutan. hal ini menimbulkan ketidaktepatan rumusan sanksi pidana pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif artinya untuk melakukan suatu pendekatan yang memandang peraturan perundang-undangan. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian seperti buku, cacatan penting dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melakukan pendekatan secara perundang-undang, konsep dan sejarah. Pada awal mula terjadinya tindak pidana pencurian kayu milik negara karena pemerintah meminggirkan hak masyarakat desa hutan sehingga mereka miskin dan tingkat kesejahteraan menurun hal itulah dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk melakukan pencurian kayu di sekitar hutan. akan tetapi ketidaktepatan perumusan sanksi pidana dalam UU P3H Pasal 101 ayat (1) lebih memberatkan serta dapat membuat efek jera terhadap pelaku karena menggunakan sistem pembalasan sesuai perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pada ayat (2) meringankan penjatuhan sanksi pidana karena lebih fokus terhadap perbaikan perilaku pelaku dengan menaati tata tertib di lingkungan masyarakat supaya menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil analisis seharusnya memberikan sanksi yang sama dengan Pasal 101 ayat (1) dengan tujuan membuat pelaku mendapat efek jera dengan adanya sanksi yang sama. Kata kunci: pencurian kayu-perumusan sanksi-masyarakat.

ABSTRACK Lately, there has been more and more rampant robbery of state timber around the forest by the community. However, the formulation of criminal sanctions in Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction in Article 101 paragraph 1 (one) is the imposition of penalties for perpetrators with firm authority and a heavy deterrent effect. Whereas in paragraph 2 (two) it is even lighter for the perpetrators to live around the forest. This has resulted in the inaccuracy of the formulation of criminal sanctions in Law Number 18 of 2013. The type of research used in this thesis is normative, namely to take an approach that looks at statutory regulations. The object of study is legal materials which include statutory regulations, secondary legal materials such as research results such as books, important notes and also tertiary legal materials such as dictionaries. The collection of legal materials is carried out through literature study and adopting a statutory, conceptual and historical approach. At the beginning of the implementation of the crime of state robbery because the government marginalized the rights of forest village communities so that they were poor and the level of welfare decreased, this was managed by the owners of capital to rob timber around the forest. However, the inaccuracy of the formulation of criminal sanctions in the P3H Law Article 101 paragraph (1) is more burdensome and can create a deterrent effect on the perpetrator for using a retaliatory system in accordance with the actions committed by the perpetrator. Whereas in paragraph (2) lighten the punishment because it is more focused on behaviors that obey discipline in the community for the better. Based on the results of the analysis, the same sanctions as Article 101 paragraph (1) must be imposed with the aim of making the perpetrators have a deterrent effect by the existence of the same sanctions. Key words: timber robbery-formulation of community sanctions.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal