ABSTRAK Upah adalah suatu imbalan berupa uang yang diberikan dengan tujuan untuk membalas jasa/pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Mayoritas pendududuk Desa Latsari merupakan seorang petani, selain mengelola lahannya sendiri petani juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya, seperti, menyewa jasa buruh panen padi. Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari menggunakan akad ija>rah al-‘amal (sewa jasa), di mana petani selaku penyewa jasa dan buruh panen padi selaku penyedia jasa. Sebagaimana telah diketahui dalam penelitian bahwa mayoritas masyarakat Desa Latsari menggunakan sistem perhitungan sesuai dengan kebiasaan masyarakat (tradisi) yakni menerapkan perhitungan sampel dalam penimbangan hasil panen, di mana perhitungan dengan cara ini menyebabkan ketidakadilan terhadap upah yang akan diberikan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini meliputi, bagaimana praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan menerapkan sistem perhitungan skala hasil. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif melalui tinjauan fiqh muamalah. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari tidak sah yakni tidak sesuai dengan syarat upah dalam akad ijarah, serta terdapat ketidakjelasan (gharar) mengenai sistem penimbangan hasil panen. Sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap upah yang akan diberikan. Kata kunci: Sistem pengupahan, timbangan, ijarah.

ABSTRACT Wages are a reward in the form of money given for the purpose of repaying the services or work someone has done. The majority of the population of Latsari Village is a farmer, besides managing his own land the farmer also employs other people to work on his fields, for example, hire the services of rice harvest workers. The wage-earning practices of rice harvest workers in Latsari Village use the contract of ija>rah al-‘amal (rent service), where farmers as service tenants and rice harvest workers as service providers. As is well known in the study that the majority of the people of Latsari Village use a calculation system in accordance withthe habits of the community (tradition) ie applying sample calculations in weighing yields , where calculations in this way cause injustice to the wages to be given . The problems examined in this thesis include, how the wage of rice harvest workers in Latsari Village, as well as how to review fiqh muamalah on the wage of rice harvest workers by applying a percentage system of crop yields. To analyze these problems, the writer uses a qualitative method using a normative approach through fiqh review muamalah. From the results of the study, the authors conclude that the wage harvesting practices of rice harvesters in Latsari Village are not legal, that is, they are not in accordance with the wage requirements in the ijarah agreement, and there is a lack of clarity ( gharar ) regarding the yield weighing system. Thus causing injustice to the wages to be given. Keywords: Wage system, scales, ijarah.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal