ABSTRAK Pengelolaan pendidikan di negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan menteri yang salah satunya mengatur tentang penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi. ketentuan mengenai sistem zonasi tersebut bertentangan dengan hak memilih satuan pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Undang – undang sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan serta menggunakan analisis bahan hukum deduksi dan metode penafsiran hukum gramatikal atau bahasa. Analisis dilakukan dengan peraturan perundang – undangan terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan jalur zonasi dan mengambil kesimpulan setelahnya. Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi mengalami banyak permasalahan setiap tahunnya hingga dapat dikatakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang tentunya tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan yakni asas dapat dilaksanakan. kemudian sistem zonasi tersebut membatasi dan mengurangi hak orang tua dari calon peserta didik dalam memilih satuan pendidikan sehingga bertentangan dengan undang – undang sistem pendidikan nasional yang menjamin hak untuk memilih satuan pendidikan. Kata kunci : Pendidikan, sistem zonasi, konflik norma, memilih satuan pendidikan

ABSTRACT The management of education in Indonesia country is the responsibility of the government, in this case the Minister of Education and Culture. In organizing education management, the Minister of Education and Culture issued a ministerial regulation, one of which regulates the admission of new students using the zoning system. The provisions regarding the zoning system conflict with the policy to choose an education unit as regulated by the national education system law. This research uses Normative research by using the statutory approach and using deduction legal analysis and grammatical or language interpretation methods. The analysis was carried out with the laws and regulations related to the acceptance of new students by using zoning and drawing conclusions afterwards. Acceptance of new students using the zoning system experiences many problems each year until it can be said to be unable to be implemented properly which is certainly not in accordance with the principles of the formation of laws and regulations namely the principle can be implemented. Then, the zoning system limits and reduces the rights of parents of prospective students to choose education units so that they conflict with national education system laws that guarantee the policy to choose education units. Keywords: Education, zoning system, conflicting norms, choosing education units.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal