Detail Karya Ilmiah
-
URGENSI PERUMUSAN ANCAMAN MINIMUM PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANANPenulis : AUDIA MARSHENADosen Pembimbing I : Dr. Wartiningsih, S.H., M.HumDosen Pembimbing II :Abstraksi
ABSTRAK Kasus illegal fishing yang berhadapan dengan hukum, marak sekali terjadi di Negara Indonesia. negara Indonesia sudah mengatur hukum acara pidana perikanan yaitu di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Skripsi ini mengambil judul “Urgensi Perumusan Ancaman Minimum Pidana Denda Pada Undang-undang Perikanan”, yang mana di dalam kasusnya, pelaku PT. SINO Indonesia Shunlida Fishing yang melakukan aktivitas perbuatan illegal fishing di perairan Indonesia, terdiri dari Kapal Sino 15, 26, dan 27 yang tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), Pengadilan Ambon hanya menjatuhkan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan itu sangat tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan saran merumuskan batas sanksi minimum terhadap berbagai aspek tindak pidana di dalam Undang-undang Perikanan. Penjatuhan pidana denda sebagai pilihan lain dari pidana perampasan kemerdekaan bisa digunakan keberadaannya, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP ini bisa dimaksimalkan meskipun keberadaannya jarang sekali dijatuhkan oleh para hakim. Pidana denda merupakan sebuah hukuman, hal ini mengakibatkan bahwa terpidana harus membayar sejumlah uang yang di tetapkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pengelolaan perikanan diperlukan suatu ketentuan hukum yang memuaskan, hal ini berkaitan dengan Indonesia sebagai Negara hukum. Hukum dipergunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang tidak menaati peraturan. Di samping itu, hukum dipergunakan untuk memperbaiki perilaku masyarakat, dan juga sebagai penanganan sosial yang memaksa warga masyarakat untuk menaati kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, karena perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional hingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kata kunci :Ancaman minimum, Pidanadenda, Perikanan
AbstractionABSTRACT Illegal fishing cases dealing with the law are very common happened in the State of Indonesia. the Indonesian state has regulated the procedural law for fisheries criminal law, inside of Law Number 45 of 2009 concerning Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. This thesis entitled "Urgency of the Formulation of the Minimum Threat for Criminal Penalty in the Fisheries Law", which in this case, the perpetrators of PT. SINO Indonesia Shunlida Fishing which conducts illegal fishing activities in Indonesian waters, consisting of Sino 15, 26 and 27 ships that didn’t have a fishing license (SIPI), Ambon Court only imposed a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) which is not comparable to what the defendant did and that is very unfair. Therefore, this study was conducted to provide advice on formulating minimum sanctions limits on various aspects of criminal acts in the Fisheries Law. The imposition of fines as another option for the deprivation of liberty can be used, which is contained in Article 10 of the Criminal Code can be maximized even though its existence is rarely handed down by the judges. Criminal fines are a punishment, resulted in the convicted person having to pay a sum of money that is determined by a court decision that has permanent power. Fisheries management need a satisfactory legal provision, this is related to Indonesia as a country of law. The law is used to regulate the behavior of people who do not obey the rules. In addition, the law is also used to improve public behavior, and also as a social treatment that forces citizens to obey the rules of law that apply in Indonesia, because fisheries have an important role in national economic development that requires legislation to regulate them. Keywords: Minimum threat, Criminal fines, Fisheries