Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilatar belakangi pada kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk barang dan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah program pemerintah, yaitu pegadaian atau menggadaikan barang berharga. Namun, dalam pemilihan instansi pegadaian saat ini menimbulkan beberapa polemik didalam masyarakat, yaitu tarif Mu’nah Akad dan Mu’nah Rahn yang berbeda di dua lembaga pegadaian. Berbeda dalam segi biaya administrasi, biaya sewa, taksiran dan lain sebagainya. Begitupula perubahan pegadaian di Madura yang baru saja berubah dari konvensional ke syariah. Oleh karena itu maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini (1) Bagaimana Implementasi Penentuan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perbandingan Penetapan Mu’nahGadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri, wawancara dan Dokumentasi, serta. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan hasil wawancara yang sistematik. `Penelitian ini menyimpulkan, (1) mengetahui Implementasi Penentuan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan(2) Mengetahui perbedaan biaya administrasi, mu’nah akad, di BRI Syariah, dan Pegadaian Syariah (3) Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Perbandingan Penetapan Mu’nah Gadai di BRI Syariah Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan. Serta penerapan pemberian Mu’nah di Pegadaian Syariah kurang memperhatikan beberapa prinsip, yang salah satunya belum melakukan salah satu Syarat Amanah, sedangkan hasil penelitian di BRI Syariah sikap Amanah telah di aplikasikan secara benar, tanpa mengurangi dan melebihi hak nasabah. Kata Kunci : Gadai, Penetapan Biaya Penyimpanan, Biaya Administrasi, Hukum Islam

The research conducted by this researcher are motivated by the condition of people who have assets in the form of goods yet experience difficulty in fulfilling needs, thus they require funds in cash. The choice of transactions that are often used by the public is government programs, like pawning valuables in pawnshops. However, selecting pawnshops nowadays cause several polemics in the community, such as different rates of Mu'nah Akad and Mu'nah Rahn in the two mentioned pawnshops. Other differences rely on administrative costs, rental fees, estimates and so forth. These changes also occur in Madura whose pawnshops have just changed from conventional to Islamic. Therefore, the problems discussed in this study are (1) How is the implementation of mu’nah determination at BRI Syariah Bangkalan and Pegadaian Syariah Bangkalan (2) What is the overview of Islamic law against the comparative determination of mu’nah in BRI Syariah Bangkalan and Pegadaian Syariah Bangkalan. In this study, the researcher used qualitative research using data collection technique consisting of interviews and documentation. Technique of processing and analyzing data uses systematic interview results. This study concludes, (1) knowing the implementation of Mu’nah determination at BRI Syariah Bangkalan and Pegadaian Syariah Bangkalan (2) Knowing the difference in administrative costs, issuing contracts at BRI Syariah and Pegadaian Syariah (3) Knowing the overview of Islamic Law on the comparative determination of mu’nah at BRI Syariah Bangkalan and Pegadaian Syariah Bangkalan, as well as the application of mu’nah in Pegadaian Syariah which pays less attention towards several principles, such as not applying one of the trustee terms yet, meanwhile the research result in BRI Syariah shows that trustworthiness has been maintained suitably, without reducing and exceeding customer rights. Keywords: Pawn, Determination of Storage Costs, Administrative Costs, Islamic Law

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal