Detail Karya Ilmiah

  • Abstraksi

    Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.” Pasal tersebut merupakan latar belakang dari skripsi ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripikan bagaimana penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan serta bagaimana perspektif hukum islam dan hukum ketenagakerjaan terhadap ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja sebagaimana studi kasus petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tentang petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan, serta data yang diperoleh dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Pamekasan tentang deskripsi penempatan tenaga kerja di kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan dipaparkan secara deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penempatan tenaga kerja di Disnakertrans kabupaten Pamekasan dilaksanakan menggunakan konsep yang terdiri dari Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Disnakertrans kabupaten Pamekasan tidak menempatkan tenaga kerja, akan tetapi membantu mencarikan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja serta melayani pengurusan kartu kuning (AK/I) bagi para pencari kerja yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pelayanan dan mekanisme tersebut dapat memudahkan para pencaker yang sedang mencari lowongan kerja untuk kemudian melamar kerja di perusahaan. Namun meskipun demikian, angka pengangguran di kabupaten Pamekasan masih lebih banyak daripada pencaker terdaftar yang diterima sebagai pekerja formal di Perusahaan. Dengan demikian, meskipun para pemilik lahan garam hanya bisa mempekerjakan tenaga kerja secara informal, perlu adanya pendekatan dari disnakertrans kabupaten Pamekasan selaku instansi terkait ketenagakerjaan agar para pemilik lahan garam memiliki kesadaran hukum sehingga dapat lebih memperhatikan keadaan ketenagakerjaan serta membantu meminimalisir pengangguran di kabupaten Pamekasan. Selain itu, pemilik lahan garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan juga harus memilik tanggung jawab sosial perusahaan. Penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan program nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan merupakan bagian dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mewujudkan adanya kemaslahatan umum bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam serta merupakan bagian dari maslahah mursalah. Kata Kunci : Penempatan Tenaga Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Islam.

    Abstraction

    The Article 32 Paragraph (3) of Constitution Number 13 in 2003 about the Labor mentioned that “The Replacement of the labor is Implemented with paying attention about equal employment opportunities and supply of labor according to the needs of national and regional programs.” The Article is background of this thesis. The purpose of this thesis is to descript how about replacement of labor in Pamekasan district and how is the perspective of Islamic law and labor law about Incompatibility of Replacement of Labor as case study of the farmer of salt Pagagan Village, Pademawu Sub District, Pamekasan District. This research used qualitative method with field research as kind of research. This research also used juridical-empirical approach and used the observation, interview, and documentation as technique for getting the data about the farmer of salt in Pagagan Village, Pademawu Sub District, Pamekasan District and than the data that gotten from labor and transmigration department of Pamekasan district about the description of replacement of labor in Pamekasan district. Then, the data that gotten is analized with inductive analysis and presented descriptively and analytically. This research get the conclusion that the replacement in labor and transmigration department of Pamekasan district is implemented with the concept concisting of Inter Local Work (AKAL), Inter Regions Work (AKAD), dan Inter Countries Work (AKAN). labor and transmigration department of Pamekasan district don’t put the labor, but help looking for the company that need the labor and servicing the management of the yellow card (AK/I) for the job seekers that want to apply the job in the company that need the labor. The servicing and mechanism can help the job seekers that looking for the job vacancy to apply the job in the company. However although, the unemployment in Pamekasan district is still more than the job seekers that received as a formal worker in Company. So, although the owner of the salt land can employ the labor informally only, there needs to be an approach from labor and transmigration department of Pamekasan district as employment related agencies so that the owner of salt land has the legal awareness until the owner of the salt land can pay attention more about the employment and then help to reduce the unemployment in Pamekasan district. Other than that, the owner of salt land in Pagagan Village, Pademawu Sub District, Pamekasan District also must has corporate social responcibility. The replacement of labor that implemented with paying attention of the necessary of national and regional program that was mentioned in the constitution about labor is a part of corporate social responcibility that can manifest the general benefit for the community around te company. The general benefit is in accordance with one of the principle of Islamic law and also become the part of maslahah mursalah. Key Word: The Replacement of labor, Labor Law, Islamic Law.

Detail Jurnal