Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena penerapan penghapusan Barang Milik Negara ditinjau dari asas Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai serta perlakuan akuntansi pada penerapan penghapusan Barang Milik Negara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, disciplined comparative yang bertujuan membandingkan kasus yang dipelajari dengan teori (peraturan) yang mapan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan penghapusan BMN secara good practice, dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya asas-asas pengelolaan BMN, antara lain Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Transparansi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai dalam proses Penghapusan BMN. Perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 serta sudah tersistem secara aplikasi melaui Sistem Informasi dan Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kondisi di lapangan menunjukkan dalam penerapan penghapusan masih terdapat bad practice yang terindikasi fraud. Perencanaan kebutuhan dan ketersedian BMN yang dilakukan hanya sekadar untuk memenuhi formalitas. Penghapusan barang hilang yang nilainya dirasa relatif kecil sering kali diabaikan, dan mengusulkan penjualannya bersama barang lain yang masih ada (assets laundry). Aksi “Tutup mata” oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang dilakukan atas selisih jumlah barang yang ada di lapangan dengan jumlah barang yang diusulkan. Penetapan Status Penggunaan BMN yang belum sepenuhnya diterapkan. Masih terdapat peraturan yang berada di grey area (area abu-abu) yang dianggap masih belum tegas, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta terdapatnya celah peraturan. Pelaksanaan lelang yang kurang dilaksanakan secara terbuka, dengan penyebaran informasi/pengumuman lelang yang terbatas untuk kalangan sendiri. Pemecahan permohonan lelang untuk menghindari keharusan pengumuman lelang melalui media massa. Kelalaian dalam menyampaikan laporan penghapusan pada pengelola barang sehingga berkurangnya fungsi kontrol pengendalian. Kata Kunci: BMN, Penjualan BMN, Penghapusan BMN, Asas-asas Pengelolaan BMN, Perlakuan Akuntasi

This study aims to disclose about write off implementation the government asset that observed by managerial government asset prinsiple (six prinsiple) including functional prinsiple, law assurance prinsiple, transparency prinsiple, efficiency prinsiple, accountibility prinsiple, and value assurance principle, with the accounting treatment on write off the government asset application based on government accounting standard. This reseach used qualitatif approach with case study method, disiplined comparative that have purpose to compare the case studied with anstablished theory (regulation). The result of this study indicate write off implementation the government asset by good practice is appropriate whith applied prosedure. It can be show by fulfiiment of the six managerial government asset prinsiple in prosessing write off implementation the government asset. The accounting treatment appropiate with government accounting standard on government regulation No. 71, 2010th and the statement of the government accounting standard d No. 07 as well as it was applied by information and government asset accounting system. However, based on the last study the real condition showed in write off implementation, there is still bad practice with found fraud indicate. Planning of the need and availability of government asset that has been done just for formality fulfillment. The write off lost asset insignificant value often ignored, and suggest the disposal with assets loundry. “Incorious” action by asset user and asset manager about the different real asset quantity and asset proposal. The determining of using government asset status not implement completely. There are some regulation in “grey area” that’s not explicit, so make the different implementation and regulation gap. The auction aplication has been done less openly, with giving information for auction just for among themeselves. Splitting up of auction proposal to avoid necessity auction information by mass media. Careless on conveying the write off report to asset manager so dicrease of control function. Keyword: government asset, disposal of government asset, write off government asset, managerial government asset principles, the accounting treatment application

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal