Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan unsur SPIP dalam pengadaan barang dan jasa. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Dinas Mutiara Indah Kabupaten Samudera. Informan penelitian para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta para pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan unsur SPIP dalam pengadaan barang dan jasa hampir seluruhnya masih masuk dalam kategori lemah hanya unsur informasi dan komunikasi yang masuk kategori cukup. Oleh sebab itu pada tiap unsur SPIP dalam pengadaan barang dan jasa masih ditemukan banyak kelemahan. Pada unsur lingkungan pimpinan belum menunjukkan sikap teladan atas perilaku etis dibuktikan dengan pimpinan yang menerima “tanda terima kasih” dari rekanan, terkait kebijakan dan prosedur pengadaan SKPD belum menegakkan tindakan yang tepat ditunjukkan dengan masih ditemuinya penyimpangan yang berulang, pada pelaksanaan pengadaan masih ditemui adanya intervensi atas penugasan yaitu pihak-pihak yang terlibat pengadaan melakukan perilaku yang kurang etis dalam menentukan pihak ketiga, masih kurangnya kompetensi dari para pejabat pengadaan, pimpinan kurang memperhatikan risiko pelaksanaan kegiatan pengadaan sesuai aturan, kebijakan pembinaan SDM belum dibuatkan standar prosedur secara tertulis dan perwujudan peran apip belum efektif. Selanjutnya unsur penilaian risiko masih lemah pendokumentasian terkait risiko belum dilaksanakan dan identifikasi risiko belum menjadi prioritas. Kegiatan pengendalian masih lemah penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja pada kegiatan pengadaan barang dan jasa masih sebatas formalitas untuk memenuhi permintaan laporan, pengendalian fisik atas aset belum optimal, dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting tidak valid. Unsur informasi dan komunikasi telah dilaksanakan, informasi telah dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait tugas dan tanggungjawabnya, selain itu telah menggunakan berbagai sarana komunikasi, namun pelaksanaannya juga masih belum optimal. Unsur yang terakhir yaitu pemantauan masih lemah PA/KPA biasanya hanya meminta laporan dari PPK atau konsultan pengawas, pimpinan tidak memantau kelapangan, pimpinan tidak pernah melakukan sidak langsung kelapangan. Atas kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan pada tiap unsurnya peneliti memberikan beberapa altenatif solusi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengadaan. Kata kunci : SPIP, Pengendalian Intern Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa.

The purpose of this study is to analyze the application of SPIP elements in the procurement of goods and services. The research design used is case study at Dinas Mutiara Indah Kabupaten Samudera. The research informant of the parties involved in the procurement of goods and services and the parties who can provide information related to the research. The results showed that the implementation of SPIP elements in the procurement of goods and services almost entirely still fall into the category of weak only element of information and communication in the category enough. Therefore, in every element of SPIP in the procurement of goods and services are still found many weaknesses. In the environmental elements, the leadership has not shown an exemplary attitude toward ethical behavior as evidenced by the leadership receiving the "thank you" from the counterpart, regarding the policies and procedures for the SKPD procurement has not enforced the appropriate action indicated by still encountering repetitive deviations, on the procurement implementation still encountered intervention on the assignment of the parties involved in the procurement of conduct that is less ethical in determining the third party, still the lack of competence from the procurement officials, the leadership is less concerned about the implementation of procurement activities according to the rules, the policy of human resources development has not made standard procedures in writing and the embodiment of the role of apip not yet effective. Furthermore, risk assessment element is still weak documentation related to risk has not been implemented and risk identification has not become priority. Control activities are still weak, the determination and review of indicators and measures of performance in the procurement activities of goods and services is still limited to the formalities to meet the report requests, physical control over assets is not optimal, good documentation on SPI and transactions and important events are invalid. Information and communication elements have been implemented, information has been communicated to all parties related to their duties and responsibilities, in addition to using various means of communication, but the implementation is also not optimal. The last element of monitoring is still weak PA / KPA usually only ask for reports from PPK or supervisory consultants, the leadership does not monitor the spaciousness, the leadership never do direct indirectness of the spaciousness. Above the weaknesses that are still found in each element of the researcher gives some alternative solution for the improvement of procurement activities implementation. Keywords: SPIP, Government Internal Control, Procurement of Goods and Services.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal