Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada puskesmas. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Hastinapura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara tidak berstruktur dan observasi yang kemudian dianalisis berdasarkan interpretasi yang direkam oleh peneliti. Informan terdiri dari para pengelola dana kapitasi JKN di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten. Hasil penelitian adalah pada pengelolaaan dana kapitasi JKN, (1) proses perencanaan dana kapitasi JKN membutuhkan partisipasi anggaran dari pihak puskesmas, agar perencanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan puskesmas. Kemungkinan tumpang tindihnya kegiatan juga ditengarai karena ada upaya memampatkan kegiatan, untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat di-SPJ-kan. (2) Pada tahapan pelaksanaan, keterlambatan pengesahan APBD dan pihak pengelola dana kapitasi JKN serta keterlambatan kebijakan “acc” kepala dinas menjadi penghambat pada proses pencairan. (3) Penatausahaan dana kapitasi JKN tak lepas dari sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada ketepatan waktu pada pertanggungjawaban dana kapitasi JKN, karena SP3B akan diajukan manakala sudah terkumpul seluruh SPTj dari 22 puskesmas (4) Pengelolaan dana kapitasi JKN puskesmas sangat membutuhkan kontribusi dari Kepala daerah beserta jajarannya yang berupa regulasi penetapan besaran alokasi, dan pagu anggaran, penyediaan dan pemerataan sumber daya manusia yang kompeten menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana kapitasi JKN.

The purpose of this research is to know how the management and utilization of JKN capitation fund at puskesmas. The research was conducted by qualitative method with case study design in Hastinapura. Methods of data collection used are documentation, unstructured interviews and observations are then analyzed based on interpretations recorded by researchers. The informants consisted of JKN capitation fund managers at the puskesmas and district health offices. The results of the research are on the management of JKN capitation funds, (1) planning process of JKN capitation fund requires budget participation from the puskesmas, so that planning is in accordance with needs of puskesmas. The possibility of overlapping activities is also suspected because there are efforts to compress the activities, to finance activities that can not be accountable. (2) In the implementation, the delay of approval of APBD and the manager of JKN capitation fund and the delay of the "acc" policy of the head of department becomes obstacle in the liquefaction process. (3) Administration of JKN capitation funds can not be separated from the human resources that do the administration. This condition is very influential on the timeliness of accountability of JKN capitation funds, because the SP3B will be proposed when it has collected all SPTJ from 22 puskesmas (4) The management of capitation funds JKN puskesmas need contribution from head of region at regulation of allocation level determination and ceiling budgets, provision and equitable distribution of human resources are an important part of JKN capitation management.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal