Welly Andria Roihan, Potret Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BPKAD Kabupaten Sumenep. Dibawah bimbingan Bapak Achdiar Redy Setiawan, S.E.,MSA.,Ak.,CA. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan atas tanah dan atau bangunan. Pemungutan atas perolehan hak tanah dan bangunan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terhadap wajib pajak. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan pajak pada bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB). Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Simpulan dari tugas ini yaitu bahwa untuk sistem pemungutan bea perolehan hak tanah dan bangunan telah terealisasi secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan pendapat dari pajak yang masuk telah melebihi target yang ditentukan. Penerapan sistem tersebut memiliki kendala-kendala seperti ketidak jujuran notaris, kesulitan dalam verifikasi lapangan dan masih adanya pihak badan pertahan nasional yang masih melanjutkan proses persertifikasian sehingga nilai yang dibayarkan belum dapat sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPPKAD. Kata Kunci : BPHTB, BPKAD, Sistem Pemungutan, Kendala, Sumenep

Welly Andria Roihan, Portrait of Land and Building Rights (BPHTB) Collection of Customs Procurement System at BPKAD in Sumenep Regency. Under the guidance of Mr. Achdiar Redy Setiawan, S.E., MSA., Ak., CA. Land and Building Rights (BPHTB) Acquisition Duty is a tax on the acquisition of land and or buildings. Collection of the acquisition of land and building rights is carried out by the local government against the taxpayer. The purpose of this final project is to find out the tax collection system on the acquisition of land and building rights (BPHTB). The approach method used is to use a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The conclusion of this task is that for the customs collection system the acquisition of land and building rights has been maximally realized. This is evidenced by the opinion of the incoming tax that has exceeded the specified target. The implementation of the system has constraints such as notary dishonesty, difficulties in field verification and the presence of national defense bodies that are still continuing the certification process so that the value paid cannot yet be in accordance with what is stipulated by BPPKAD.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal