Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat menganggap Tajul Muluk telah melukai perasaan ummat Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penistaan dan penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah konsep penistaan dan penodaan agama serta ketepatan hakim dalam memberikan vonis pada putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg., yang menyatakan Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain ; 1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), 2) pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer didapatkan dengan melakukan telaah pada Putusan PN Sampang No. 69/PID.B/2012/PN.SPG. dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu konsep penistaan dan penodaan agama, yang relevan dan berkorelasi langsung dengan Pasal 156a KUHP dan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan lain terkait. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 68/Pid.B/2012/PN.SPG mengenai unsur-unsur tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP sudah tepat dan sesuai, karena berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa sudah memenuhi kriteria tindak pidana penodaan agama dalam Fatwa MUI dan Pasal 156a KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa juga sudah sesuai hal ini berdasarkan teori keseimbangan, teori pendekatan intuisi, teori pendekatan ilmu dan teori ratio decidendi yang sudah mempertimbangkan 3 aspek Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct / kode etik) yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Kata Kunci : Penodaan Agama, Hukum Normatif, Transaksi Elektronik

The scholars, the Kyai and community leaders consider Tajul Muluk to have hurt the feelings of the Muslim Ummah for teaching teachings that deviate from Islam as the fatwa of the Sampang District Indonesian Ulema Council A-035 / MUI / Spg / I / 2012 dated January 1, 2012 stating that the teachings disseminated by Tajul Muluk were heretical and misleading, the teachings disseminated by Tajul Muluk were blasphemy and desecration of the Islamic religion. The aim to be achieved in this study is to know and analyze the concept of blasphemy and blasphemy in the decision of the Sampang District Court No. 69 / Pid.B / 2012 / PN.Spg. Therefore the problem raised was the concept of blasphemy and blasphemy of religion and the accuracy of the judge in giving a verdict on the decision of the Sampang District Court No. 69 / Pid.B / 2012 / PN.Spg., Which states that Tajul Muluk is proven to be legally and convincingly guilty of committing a crime "Conducting an act which is essentially blasphemy against the religion of Islam This research is normative legal research with approaches used, among others; 1) statute approach, 2) case approach. Primary legal material is obtained by reviewing the Decision of Sampang District Court No. 69 / PID.B / 2012 / PN.SPG. and all laws and regulations relating to legal issues being discussed are the concept of blasphemy and blasphemy, which is relevant and directly correlated with Article 156a of the Criminal Code and Law 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions and other related rules. The consideration of the judge in the Sampang District Court decision Number: 68 / Pid.B / 2012 / PN.SPG concerning the elements of blasphemy crime as referred to in Article 156a of the Criminal Code is appropriate and appropriate, because based on the facts in the trial the defendant has fulfilled the action criteria blasphemy in the MUI Fatwa and Article 156a of the Criminal Code. The decision handed down by the panel of judges to the defendant was also in accordance with this based on balance theory, intuition approach theory, science approach theory and the ratio decidendi theory that had considered 3 aspects of the Code of Conduct, namely juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects. Keywords: Blasphemy of Religion, Normative Law, Electronic Transactions

Baca Jurnal Baca Jurnal