Detail Karya Ilmiah

  • KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM
    Penulis : FINDA ANDRIANA NINGSIH
    Dosen Pembimbing I : Dr. Safi’,S.H,M.H
    Dosen Pembimbing II :-
    Abstraksi

    Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Metode dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normartif. Yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Dan dalam menelaah isi permasalahan secara detail yaitu dengan menggunakan konsep ROCCIPI karna dengan itu dapat mengetahui isi subtansi terhadap Kebijakan yang tidak maxsimal dalam keadaan saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Yang diterapakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dari hasil analisa yaitu masih kurang dalam memenuhi asas pembentukan Perundang-Undangan yang mencangkup ketentuan substansi dapat dilaksanakan dan ketebukaan. Serta dalam mengacu pada dinamika norma hukum Kebijaan yang diterapkan pada Kabupaten Bangkalan tidak sejalan dengan Perda Pelayanan Pblik yang secara umum pada menjelaskan pengawasan internal dan external sedakan pada toeri Pengawasan tingkat pengawasan yang baik adalah melakukan pengawasan internal dan external agar dapat timbulnya chek and belance dalam suatu tujuan kegiatan sdangkan dalam Perda Penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Desa yang diterapkan di Kabupaten Bangkalan tidak tidak sejalan dengan dinamika hukum secara horizontal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan represif cotrol oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan sikap yang tegas karena dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat tidak maxsimal dan berkurang bahkan dapat merugikan. Maka dalam hal tersebut adanya ketidak jelasan dalam pengawasan yang menjadi faktor utama timbulnya permasalahan. Dari beberapa yang menjadi hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dari pihak pemerintah agar dapat menerapkan Peraturan Daerah baru yang lebih tegas dan terarah.

    Abstraction

    Supervision is the process of monitoring, evaluating and reporting plans for achieving the objectives set for corrective actions for further improvement. Through supervision, it can be seen that the deviations that occur early. If deficiencies and errors are known earlier, improvements and improvements can be made quickly, meaning that all problems can be anticipated. The method in this study, using a type of normative legal research. That is using normative legal case studies in the form of legal behavior products. And in examining the contents of the problem in detail, namely by using the ROCCIPI concept because it can know the contents of the substance of the Policy that is not maximal in the current situation. The results of this study indicate that the Road Administration Implementation Policy adopted by the Bangkalan District Government is the result of analysis, which is still lacking in fulfilling the principle of establishing legislation that covers the provisions of the substance that can be implemented and openness. As well as referring to the dynamics of legal norms applied to Bangkalan Regency, it is not in line with the Pblik Service Regulations which generally explain internal and external supervision while the toeri Supervision of a good level of supervision is to carry out internal and external supervision so that checks and checks can occur. the objectives of the activity are in the Regional Regulations. The implementation of Regency and Village roads implemented in Bangkalan Regency is not in line with the legal dynamics horizontally. In this case there is a need for repressive measures by the Bangkalan Regency Government with a firm attitude because in this case the level of welfare of the community is not maximal and reduced and can even be detrimental. So in this case the lack of clarity in supervision is the main factor in the emergence of problems. From some of the obstacles, there needs to be an evaluation from the government in order to be able to implement new Regional Regulations that are more assertive and directed.

Detail Jurnal