ABSTRAK Koperasi terbentuk dan beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang secara sukarela bergabung dan memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan-simpanan yang telah disetorkan oleh anggota koperasi dapat dikembalikan apabila anggota koperasi tersebut telah keluar, sebaliknya simpanan-simpanan tersebut tidak dapat dikembalikan selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Akan tetapi berdasarkan kenyataannya Koperasi Wanita Mulia tidak memberikan simpanan pokok anggota koperasi yang telah keluar. Berkaitan dengan permasalahan diatas penting dilakuan penelitian bagaimana pelaksanaan simpanan pokok anggota koperasi yang keluar di Koperasi Wanita Mulia Gresik dan upaya hukum yang dilakukan anggota Koperasi Wanita Mulia Gresik yang keluar atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian penelitian ini menggunakan pedekatana fakta dilapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anggota koperasi di koperasi wanita mulia gresik. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan simpanan pokok anggota yang keluar di Koperasi Wanita Mulia Gresik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu penjelasan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa simpanan pokok dapat dikembalikan apabila anggota koperasi tersebut telah keluar dari keanggotaan koperasi. Namun yang terjadi di Koperasi Wanita Mulia Gresik simpanan pokok tersebut tidak dikembalikan walaupun anggota tersebut telah keluar dari keanggotaan koperasi. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi yang keluar atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan diselesaikan dengan penyelesaian non litigasi melalui negosiasi dan mediasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anggota Koperasi, Simpanan Pokok.

ABSTRACT Cooperatives are formed and consist of cooperative people or legal entities that voluntarily join and have a common goal to achieve goals. Every cooperative member is required to deposit principal savings and mandatory savings. Savings that have been deposited by members of the cooperative can be returned if the cooperative members have left, otherwise the deposits cannot be returned as long as the member is a member of the cooperative. But based on the reality Koperasi Wanita Mulia does not provide the main savings of cooperative members who have left. In connection with the above problems, it is important to conduct research on how the implementation of the main savings of cooperative members who leave the Mulia Gresik Cooperative and the legal remedies carried out by the Mulia Gresik Women's Cooperative members who leave the non-refundable principal savings. The research method used is empirical. This research study uses the facts approach in the field relating to the legal protection of cooperative members in the Gresik noble women's cooperative. The analytical method in this study uses descriptive data analysis. The results of this study indicate that the implementation of the principal savings of members leaving the Mulia Gresik Cooperative is not in accordance with the applicable rules, namely the explanation of article 41 letter (a) of Law Number 25 of 1992 and article 1 number (11) of the Minister of Cooperatives and Business Regulation, Small and Medium Enterprises Number 02 / Per / M.KUKM / II / 2017 Jo. Regulation of the Minister of Cooperatives and Business, Small and Medium Enterprises Number 15 / Per / M.KUKM / IX / 2015. The regulation states that the principal savings can be returned if the cooperative member has left the cooperative membership. But what happened at the Mulia Gresik Women's Cooperative was not returned even though the member had left the cooperative membership. Legal protection efforts that carried out by cooperative members who leave the principal deposits that are not returned resolved by non-litigation settlement through negotiation and mediation. Keywords: Legal Protection, Cooperative Members, Principal Deposits.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal