Detail Karya Ilmiah

  • KEBERADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT FASILITAS JALAN RAYA PROVINSI DI KABUPATEN PAMEKASAN
    Penulis : MUHAMMAD RIZKI DZULFIQAR
    Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Nunuk Nuswardani , S.H.,M.H.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Infrastruktur jalan merupakan salah satu tonggak utama konektivitas, karena perannya yang sangat penting dalam aktivitas perpindahan barang dan jasa. Pada pelaksanaan pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan provinsi di wilayah Madura khususnya di daerah Pamekasan pada saat ini masih ditemui beberapa masalah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jalan tersebut, maka timbul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya dalam hal pelayanan terkait pengelolaan fasilitas jalan raya di wilayah Kabupaten Pamekasan, serta bagaimana kinerja dinas dalam melaksanakan kewenangannya terkait pengelolaan fasilitas jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT Pengelolaan jalan dan Jembatan Pamekasan pada saat mengimplementasikan sebagian tugas dan fungsinya serta kewenangannya dalam hal pelayanan terkait pengelolaan fasilitas jalan raya di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan baik, namun mengalami kendala terkait dana darurat untuk perbaikan jalan yang rusak. Selain itu masih terdapat beberapa aspek yang belum dipenuhi oleh dinas, terkait dengan kewenangan pengawasan jalan secara berkala dan pemberian tanda atau rambu pada jalan yang rusak sesuai dengan yang diatur dalam UU LAJ. Kata kunci: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kinerja, Penyelenggaraan jalan provinsi.

    Abstraction

    Road infrastructure is one of the main milestones of connectivity, because of its very important role in the movement of goods and services. On the implementation of public services related to the implementation of provincial roads in Madura region, especially in the Pamekasan area, is currently still being found some problems. In Law Number 22 of 2009 concerning Lalu Road Traffic and Transportation Article 24 paragraph (1), stated that the organizer the road has an obligation to immediately and properly improve the road damaged which can result in a traffic accident. Associated with the obligation of the road organizer, a number of questions arise about how the Bina Marga Public Works Office of East Java Province in implementing its duties and functions in terms of related services management of highway facilities in the Pamekasan Regency area, as well as how the agency's performance in carrying out its authority related to management highway facilities in accordance with laws and regulations. The research method used in this paper is the method analytical descriptive. Approach problems used in thesis writing this is the Statute Approach and approach case study (case study). The results of this study indicate that the Public Works Agency Bina Marga East Java Province especially in UPT Road and Bridge Management Pamekasan when implementing some of its tasks and functions as well its authority in terms of services related to the management of highway facilities in the Pamekasan Regency area well, but experienced related problems emergency fund to repair damaged roads. Besides that there are still a few aspects that have not been fulfilled by the agency, related to supervisory authority road regularly and giving signs or signs on damaged roads accordingly with what is regulated in the LAJ Law. Keywords: Bina Marga Public Works Agency, East Java Province, Performance, Implementation of provincial roads.

Detail Jurnal