Detail Karya Ilmiah
-
ANALISIS YURIDIS KESESUAIAN ALASAN DALAM PENOLAKAN PERATURAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (Studi Kasus Penolakan Peraturan Desa Loceret Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Minuman Keras)Penulis : CAKRA HANGGARA PUTRADosen Pembimbing I : Agung Ali Fahmi, S.H., M.H.Dosen Pembimbing II :Abstraksi
Penyusunan Perdes Loceret Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Miras merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa. Permasalahan yang terjadi, setelah Perdes selesai dibuat, Perdes tersebut mendapat penolakan dari pihak Pemerintah Kabupaten karena muatan isi dari Perdes dianggap telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Perda) Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi apakah Penolakan Perdes atas dasar sudah diatur oleh Perda sah menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan Dalam Penolakan Perdes sebab telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Perda) tidak sah menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak dapat di jadikan alasan pembatalan. Karena muatan isi dari Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan perturan yang lebih tinggi Kata kunci: Penolakan Perdes
AbstractionCompilation of Loceret village regulations Number 5 year 2018 concerning liquor is a description of the various authorities possessed by the village. The problem that occurred, after the village regulation was completed, was that the village regulation was rejected by the District Government because the contents of the contents of the Village Regulations were considered to be regulated in a higher regulation (Regional Regulation) of Nganjuk Regency. However, whether Perdes's refusal on the basis of it has been regulated by a legal regional regulation according to Law Number 6 Year 2014 concerning Villages. The research method used is normative legal research. The approach taken is a legislative approach combined with a conceptual approach. The results of this study indicate that the reasons for the rejection of village regulations because they have been regulated in higher regulations (regional regulations) are not valid according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and cannot be used as a reason for cancellation. Because the contents of the contents of the Perdes do not conflict with the public interest and do not conflict with the higher rules Keywoards : Rejection Of Village Regulations