ABSTRAK Sengketa Pemilihan Umum pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama ialah sengketa proses dan yang kedua ialah sengketa hasil. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dilakukan melalui Badan Pengawas Pemilu. Namun apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa bahwa keputusan Bawaslu tidak sesuai dengan keinginanya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan yang menjadi dasar dilakukannya gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini dapat berupa keputusan Bawaslu atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah dipatuhi oleh semua pihak. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan haruslah dianggap sebagai suatu hinaan yang merendahkan wibawa peradilan. Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literatur-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan. Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis mengenai akibat hukum terhadap surat keputusan yang telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 harus dianggap batal dan tdak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga melalui putusan tersebut Komisi Pemilihan Umum berkewajiban membuat Surat Keputusan baru sesuai dengan yang diperintahkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan, Komisi Pemilihan Umum.

ABSTRACT Election disputes are basically divided into two types. The first is the dispute over the process and the second is the dispute over results. The dispute resolution process for general elections is carried out through the Election Supervisory Agency. However, if one of the disputing parties feels that the Bawaslu's decision is not in accordance with his wishes, then he can file a lawsuit with the State Administrative Court. In the State Administrative Court, the object of the claim which is the basis of the action is the State Administrative Decision. In this case it can be in the form of a Bawaslu decision or a General Election Commission Decree. Court decisions that have legal force must be followed by all parties. Non-compliance with court decisions must be regarded as an insult that undermines the authority of the court. The execution of this final project uses normative research methods. Normative research analysis is by reviewing written legal material that contains the principle of law, legal order, comparison and from the literature arranged in a complex manner as an instrument to parse in answering the problem. From the description of the analysis carried out, the author's conclusions regarding the legal consequences of the decision letter that has been filed to the State Administrative Court, in this case the Decree of the General Election Commission Number 1130 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / IX / 2018 must be considered canceled and has no binding legal force since it was canceled by the State Administrative Court. So that through this decision the General Election Commission is obliged to make a new Decree in accordance with what was ordered by the Panel of Judges in the Decision of the State Administrative Court. Keywords: State Administrative Court, Decree, General Election Commission.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal