Detail Karya Ilmiah

  • ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN SAMPANG
    Penulis : FATUR RACHMAD
    Dosen Pembimbing I : Fauzin, SH.,LL.M.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang. Namun pada Substansinya Mahkamah Konstitusi menggunakan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota padahal peraturan ini telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Permasalahan juga terdapat pada proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetatp yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ketepatan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan serta bagaimana proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan pada kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena berdasarkan asas Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas lex superior derogat legi inferiori, menunjukkan bahwa seharusnya Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum harus menggunakan Undang – Undang yang baru. Mengenai proses penetuan jumlah Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena tidak memedomani aturan yang telah diterapkan dalam penentuan jumlah DPT. Kata kunci : Putusan, pertimbangan Hakim, daftar pemilih tetap

    Abstraction

    Article 58 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. by the Judge as a basis for legal considerations in the Constitutional Court Decision Number 38 / PHP.BUP-XVI / 2018 concerning the Re-voting of Sampang Regency. However, in substance the constitutional court uses Article 58 of Law Number 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors even though this regulation has been amended by Law No. 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Problems also occur in the process of determining the number of Final Voters List carried out by the General Election Commission who are not in accordance with the rules that have been applied. Therefore, the problem raised in this research is the accuracy of the Judge in providing legal considerations in the decision and how the process of determining the number of Final Voters List is carried out by the General Election Commission of Sampang Regency. The research method used is a normative legal research method with the method of legislative approach and conceptual approach. Based on the study conducted it can be concluded that the basic legal considerations given by the Constitutional Court Judges are not appropriate, because based on the principle of a higher regulation defeating the lower regulation or Lex superior inferior legion derogate, indicating that the Judge in providing a legal basis must use the new Law. Regarding the process of determining the number of Final Voters List, the General Election Commission has violated the election administration because it does not follow the rules that have been applied in determining the number of Final Voters List. Keywords: Decision, Judge consideration, Final Voter List.

Detail Jurnal