Masalah parkir menjadi salah satu persoalan tersendiri yang di hadapi pemerintrah daerah di berbgai daerah ,terutama daerah yeng m,emiliki struktur suasana kota yang ramai dan padat, regulasi kebijakan pemerintah kabupaten pamekasan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan perkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. tujuan kebijakan tersebut adalah menatan pengelolaan parkir agar tidak mengganggu lalulintas, kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor di tempat parkir, dan menambah pendapatan asli daerah. Pemerntah Kabupaten Pamekasan harus memaksimalkan dan memberi pelayanan optimal kepda masyarakat (public servent) dan memberi kepastian hukum tentang pengelolaan perkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan, parkir berlangganan akan mendapatkan jasa parkir gratis selama satu tahun di semua tempat parkir tepi jalan umum dalam hal ini di pungut ketika mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dengan retribusi ini masyarakat kabupaten Pamekasan tidak perlu membayar parkir lagi di semua tempat parkir tepi jalan umum di daerah Pameksan, yang menjadi objek penelitian ini terdapat isu pemungutan liar dan pelanggaran terhadap peserta parkir berlangganan. Karenanya kajian terhadap permasalahan ini perlu dilakukan agar memperoleh kejelasan dalam menegakkan peraturan yang telah ditentukan guna menjamin pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang retribusi pelayanan parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kewajiban retribusi peserta parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan telah terpenuhi, namun pelayanan pelayanan apa yang diberikan pemerintah terhadap peserta parkir berlanggana di Kabupaten Pamekasan, pemerintah perlu mengkaji kembali efektifitas penerepan perkir berlangganan di kabupaten Pamekasan karna masyarakat yang membayar parkir berlangganan belum merasakan pelayanan yang baik sebagai peserta paserta parkir berlanggangan di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini kewajiban dan hak belum berimbang, karna timbal balik belum diterima oleh peserta parkir berlangganan. Kata kunci : Pengaturan parkir berlangganan- Pelayanan publik- Keadilan

Parking has become one of the separate problems faced by regional governments in various regions, especially in the area of the city, which is crowded and has a crowded city structure. Policy regulations of Pamekasan government in the form of regional regulations (Perda) Number 6, 2010 concerns on retribution courier service on public roads and parking spaces. The purpose of the policy is to manage parking management so as not to disrupt traffic, to gaun comfort and safety of motorized vehicle users in the parking lot, and to increase local revenue. The government of Pamekasan Regency must maximize and provide optimal service to the public (public servent) and provide legal certainty about the management of subscription fees. Subscription parking will get free parking for one year in all public roadside parking and in this case it Will be collected in the form of managing the extension of motor vehicle tax. However, the people of Pamekasan do not need to pay for parking anymore in all public roadside parking lots in Pameksan. The object of this research are the issues of illegal collection and violations of the parking participants has subscribed. Therefore, a study of these problems need to be carried out in order to obtain clarity in enforcing prescribed regulations in order to ensure good service to the people as Indonesian citizens. This legal research uses normative legal research methods. The approach taken is the statute approach. The statute approach is carried out by examining the laws or regulations related to parking service fees. The results of this study indicate that the obligation of subscription for parking subscriptions in Pamekasan has been fulfilled, but what services are provided by the government to parking attendants is that the government needs to review the effectiveness of perceptive forwarding subscriptions because the people who pay parking subscribtion have not received good service as a participant in the parking lot. In this case, the obligations and rights have not been balanced, because reciprocity has not been received by the participants of the parking subscription. Keywords: Subscription parking arrangements - Public services – Justice

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal