Mayoritas masyarakat Desa Pegantenan yang beragama Islam berpengaruh terhadap sosial-politik pemerintahan Desa Pegantenan. Nilai-nilai agama Islam dijadikan sebagai pedoman menjalankan interaksi secara vertikal dan horizontal. Bentuk kebiasaan ini menimbulkan kesepatakan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan berdasrkan ajaran agama Islam. Seperti halnya permaslahan yang terjadi di Desa Pegantenan mengenai banyaknya hiburan yang memperkerjakan perempuan sebagai aktornya khususnya adalah penyanyi. Aspirasi masyarakat yang didasrkan oleh dalil ulama muncul menolak segala bentuk hiburan dengan alasan kegiatan tersebut cenderung mengarah kepada maksiat, dan masyarakat menghendaki bahwa harus ada legitimasi desa yang pada intinya melarang adanya hiburan tersebut. Mengingat kewenangan pemerintah desa terkait otonomi desa termasuk dalam hal pembentukan peraturan desa yang mana dalam prosesnya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan bentuk pelaksanaan demokrasi. Tugas BPD adalah sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait segala macam kebutuhan dan juga keluhan masyarakat. Kepala Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada BPD. Aspirasi masyarakat desa merupakan bentuk adanya kebutuhan hukum, namun dalam teknis pembuatan suatu produk hukum harus menyesuaikan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu dalam pembuatan norma hukum harus ada kesessuaian antara kebutuhan hukum dan falsafah pancasila sebagai staatfundamentalnorm yang tertuang dalam ketentuan yang termuat dalam konstitusi, pertimbangan lain guna tindak lanjut aspirasi masyarakat Desa Pegantenan adalah asas keberlakuan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional hal ini ditujukan agar produk hukum yang dibuat tidak cacat prosedur. Kata Kunci: Aspirasi masyarakat, norma agama, dan peraturan desa.

The majority of the people of Pegantenan Village who are Muslim influence the social-political governance of Pegantenan Village. Islamic religious values serve as guidelines for running interactions vertically and horizontally. This form of habit raises an agreement that all problems must be resolved based on the teachings of Islam. As with the problems that took place in Pegantenan Village regarding the many entertainments that employed women as actors in particular were singers. The aspirations of the people based on the ulama's argument appeared to reject all forms of entertainment on the grounds that these activities tended to lead to immorality, and the community wanted that there must be village legitimacy which essentially prohibited the existence of such entertainment. Considering the authority of the village government regarding village autonomy including the establishment of village regulations which in the process are assisted by the Village Consultative Body which serves as a community representative institution and the form of implementation of democracy. The task of the BPD is as a forum for the community to convey their aspirations regarding all kinds of needs and also public complaints. The Village Head together with the BPD and community leaders conduct deliberations as a form of follow-up to community aspirations that have been submitted to the BPD. The aspirations of the village community are a form of legal need, but in the technical process of making a legal product must adjust the procedures stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 concerning the Establishment of Legislation. Besides that, in making legal norms there must be a match between the legal needs and philosophy of the Pancasila as a staatfundamental norm which is contained in the provisions contained in the constitution, other considerations for the follow-up of the aspirations of the Pegantenan Village community are the principles of the application of Islamic law in the national legal order. which is made of no defective procedures. Keywords: Community aspirations, religious norms and village regulations.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal