Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sebagai wakil masyarakat yang memiliki otoritas penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan gagasan tau mengundang mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Hal ini dapat terealisasi dengan persetujuan BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah Perlunya Perempuan dalam kursi yang ditunjuk di dalam keanggotan Badan Permusyawaratan Desa dalam pendampingan masyarakat. dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif Berlandasan pada penggunaan pada penelitian dan pengembangan dalam menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliput hak warga dalam pengisian anggota BPD bawasanya Hak warga desa dalam pemilihan anggota BPD didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) dikeluarkan pendapat ”pada hakekatnya setiap orang hak-haknya disetujui dijaga dan didukung oleh hukum, termasuk hal dalam memilih dan dipilih dalam semua bidang pemerintahan tanpa memandang perbedaan dalam setiap segi yang paling luas atau yang paling lengkap pemerintahan desa. Kata Kunci: Badan Permusyawatan Desa, aspirasi masyarakat, keterwakilan perempuan, politik perempuan, kesetaraan gender

Village Consultative Body (BPD) as a legislative body at the village level as a representative of the community who has full authority to implement democratic culture at the village level, both in terms of supervision of the Village Government and in terms of accommodating the aspirations of the Village Community. BPD is expected to be a political forum for villagers to convey ideas or invite them to be realized in the development and policies in the village. This can be realized with the approval of the BPD as a legislative body in the village, playing an active role in terms of carrying out its duties and functions. The purpose of this study is the Need for Women in the appointed seats in the Village Consultative Body membership in community assistance. in this research is descriptive research. Data analysis in qualitative research Based on the use of research and development in interpreting data about variables, is non-quantitative. Research shows that the collection of BPD in the field of community aspirations covers the rights of citizens in filling BPD members under their rights. The rights of villagers in the election of BPD members are supported by the 1945 Constitution Article 28E paragraph (3) issued an opinion "in essence, each person whose rights are agreed to be safeguarded and supported by law, including matters in electing and being elected in all fields of government regardless of differences in each of the broadest or most complete aspects of village governance.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal