Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran berat menurut Konvensi Jenewa. Menurut Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (human rights gross violations). Salah satunya ialah kejahatan perang yang sampai saat ini masih terjadi dan masih menjadi problematika dunia mengenai solusi untuk menempuh jalur perdamaian. Meskipun regulasi yang mengatur sudah jelas tetapi berbanding terbalik dengan fakta dunia sehingga memunculkan permasalahan siapa yang berhak diadili atas pelanggaran tersebut serta pengadilan mana yang patut mengadili pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban negara Israel terhadap negara Palestina atas kasus kejahatan perang antara Israel dan Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturanperaturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta Roma. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban individu tersebut dapat dilakukan oleh negara yang menjadi tempat kejahatan tersebut terjadi berdasarkan kedaulatan negara tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban negara dapat diselesaikan berdasarkan prinsip diplomasi dan negosiasi antar negara yang berkonflik. Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, kejahatan, perang, israel dan palestina.

War crimes are gross violations according to the Geneva Convention. According to the Rome Statute of the International Criminal Court, namely as a gross violation of human rights (human rights gross violations). One of them is war crimes which until now still occur and still become a world problem regarding the solution to take the path of peace. Although the regulating regulations are clear but are inversely proportional to the facts of the world which raises the problem of who is entitled to be prosecuted for these violations and which courts are worthy to adjudicate these violations. Based on this description, the main problem in this thesis is how the Israeli state's responsibility towards the Palestinian state for war crimes cases between Israel and Palestine. The research method used is normative juridical research, namely by using library materials, by studying and examining regulations governing international criminal law, both regulations from the Indonesian government and the constitution issued by the Rome Statute. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the individual accountability can be carried out by the country where the crime occurred based on the sovereignty of the country. Whereas state responsibility can be resolved based on the principles of diplomacy and negotiation between conflicting countries. Keywords: criminal liability, crimSASADe, war, israel and palestine.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal