Sepakbola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Lex Sportiva merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Akan tetapi, di Indonesia tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan, dan berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip Lex Specialist derogat legi generalist dalam hukum pidana. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kata Kunci: lex sportiva, lex specialist.

Players who are under the organization. Lex Sportiva is a legal principle in the world of sports, where sports have their own legal autonomy which is independent in every case settlement that occurs in sports. However, in Indonesia acts of violence that occur in matches, and potentially as criminal acts or other crimes related to it have dualism in their resolution, namely using national criminal law, and disciplinary committees for sports organizations. This research uses a method of doctrinal research using a statute approach and a conceptual approach. The relationship between national criminal law and the PSSI Statute are excludes each other, which means that it can only be done by one system, in this case through the mechanism of the PSSI Discipline Code of Ethics. This is the enactment of the principle of Lex Specialist derogat legi generalist in criminal law. The right action to resolve cases of mistreatment of Indonesian football is to use a mechanism as regulated in the PSSI Discipline Code of Ethics considering the specificity in terms of sports as stipulated in Article 57 letter (d) of Act number. 3 of 2005 on the National Sports System. eywords: lex sportiva, lex specialist.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal