Detail Karya Ilmiah

  • PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT (BAHAN GALIAN C) DI KABUPATEN TUBAN
    Penulis : kartika oktafia
    Dosen Pembimbing I : Mukhlish S.H., M.H
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    ABSTRAK Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi tambang jenis batuan yang cukup baik, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1)Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) ? (2) Bagaimana Pengawasan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) di Kabupaten Tuban ? Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitataif. Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Tuban, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Tuban dilakukan dengan beberpa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal: adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil. Kata Kunci : Izin, Pengawasan, Pertambangan

    Abstraction

    ABSTRACT Tuban District is one area in Jawa Timur Province which has a potential mine rock types is quite good, which eventually turned into the local community as a livelihood. Lack of public awareness perform licensing have weak oversight by local governments.. Problems in the thesis are: (1) How does the District/city goverment have the aunthority over the management of permints for commonity mininf of (mineral C)? (2) How is the supervision of artisanal mining in the Tuban district . This study uses the approach to normative and empirical. The data used are primary data and secondary data and qualitative analyzed. The results of the study that the mechanism of IPR in the Tuban district, at first applicant filed administrative requirements, technical, environmental and financial Integrated Services One and the Environment Department which will then provide a letter of recommendation to the Department of Mines and Energy of the Province of Jawa Timur for permission granted or denied. Shape control artisanal mining activity in the Tuban District conducted with several stages of the Supervisory Direct and indirect supervision, and post-supervision. Factors inhibiting local government oversight there are 2 factors: 1) internal factors: is the lack of personnel on staff / government personnel, a lack of operational vehicles to travel to the location. (2) external factors: lack of awareness, lack of reports from the public and small-scale activities. Keywords: Permit, Supervision, Mining .

Detail Jurnal