Hutan sebagai kekayaan sumberdaya alam merupakan aset publik yang harus dikelola secara adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Peningkatan laju deforestasi pada saat ini masih tetap tinggi, selain itu kelemahan tata kelola hutan dan cara pandang bahwa sumberdaya alam khususnya hutan hanyalah sumber pendapatan dan keuntungan keuangan semata yang menjadi kontributor terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Dalam skripsi ini membahas pertambangan liar mineral non-logam belerang yang berada di kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raden Soerjo, kawasan tersebut tidak diperuntukan untuk pertambangan tetapi pada faktanya penambangan dan eksploitasi belerang yang terus berlanjut hingga saat ini masih berlangsung, idealnya apabila penambangan tetap dieksploitasi, maka harus di atur perizinan yang ketat sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar kawasan tersebut terjaga ekosistemnya Jenis penelitian ini mengunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta pemaparan mengenai fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individual atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang sedang terjadi. Kemudian mengolah data berdasarkan pada hasil penelitian dari studi lapangan, dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh studi kepustakaan, diakhiri secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan, aparat penegak hukum di kawasan tahura raden soerjo tidak melakukan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan yang terjadi. Selain itu pengawasan kawasan tersersebut belum diawasi secara ketat khususnya dalam masalah pertambangan, hal tersebut menjadi potret buram pengelolaan pada kawasan pelestarian alam di Indonesia. Kata kunci : Hutan, Ilegal, Pertambangan.

Forest as a wealth of natural resources are public assets that must be managed fairly so that the benefits can be felt by all parties in accordance with the mandate of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. The current increase in the rate of deforestation is still high, besides the weaknesses of forest governance and the perspective that natural resources, especially forests, are merely sources of income and financial benefits which are the biggest contributors to forest destruction in Indonesia. In this essay discussing the illegal mining of sulfur non-metallic minerals in the Raden Soerjo Forest Park conservation area, the area is not intended for mining but in fact the mining and exploitation of sulfur that continues to this day is still ongoing, ideally if mining remains exploited, strict licensing must be regulated in accordance with Constitution No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining so that the ecosystem is maintained. This type of research uses juridical sociological legal research. The approach taken is the facts in depth based on the scientific characteristic of individuals or groups to understand and reveal something behind the phenomenon that is happening. Then processing the data based on the results of the research from the field study, and then combined with the data obtained by the literature study, ended qualitatively. The results of this study indicated that law enforcement officers in the Tahura area of Raden Soerjo did not enforce the law regarding mining activities that occurred. In addition, the supervision of the area has not been closely monitored, especially in mining matters, it has become a blurred portrait of management in natural conservation areas in Indonesia. Key word: Forest, Ilegal, Mining

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal