Detail Karya Ilmiah
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYEPenulis : SYAHRIZAL ADI GUNAWANDosen Pembimbing I : Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.Dosen Pembimbing II :Abstraksi
Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan leluasa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye Peserta Pemilu merupakan suatu tindak pidana yakni Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Anak; Kampanye
AbstractionThe actions of election participants who included citizens without voting rights in the General Election campaign seemed neglected because of the government's uncertainty in enforcing the regulations contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, the perpetrators did not know that there were rules regarding the prohibition of including citizens without voting rights in campaign activities so that the perpetrators were less afraid and were free to include citizens without voting rights in election campaign activities. For this reason, it is necessary to enforce the perpetrators who involve children in the campaign contained in Law Number 7 of 2017. Therefore, the purpose of writing this essay is to analyze criminal liability against the perpetrators who include children in campaign activities. The type of research used in writing this thesis is a normative research method using the Statute Approach. The results of this study show that the act of including children in campaign activities carried out by the campaign team of the Election Participants campaign is a crime that is Chapter 280 of verse (2) of the Election Law. The campaign success team of the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) at that time was able to be responsible for the actions he committed, there were elements of errors in the act of including children carried out by campaign success teams from the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) on at that time it was intentionally intended and fulfilled one of the theories of intentions namely the theory of knowledge. There is a fault made by someone, and finally there is no excuse reason from the perpetrator of the crime which makes it able to be held accountable for crimes and can be subject to sanctions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. Keyword: Criminal liability; Children; Campaign.