Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunya kualitas kesejahteraan masarakat, padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem yang sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi sudah menjamur hingga ke tingkat terkecil sekalipun, mulai dari tingkat desa sampai negara. Tingkat kejujuran dari perangkat penyelenggaraan negara merupakan salah satu sebab terjadinya korupsi Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach) Masuknya korupsi dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebagaimana yang tertuang dalam dalam konsideran menimbang dari undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang pemberantasannyapun membutuhkan upaya yang luar biasa. Namun sayangnya masih terdapat beberapa hakim tipikor yang kurang memperhatikan hal tersebut, seperti dalam putusan 81/pid.sus/2011/Pn.sby yang mana putusan tersebut terdakwa divonis bebas karena telah daluwarsa, dalam pertimbangannya hakim hanya berfokus kepada penghitungan hari, dan tidak membahas mengenai keberadaan terdakwa serta tidak melihat korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat (extra ordinary crime). Kata kunci: tindak pidana, korupsi.

Corruption criminal act is a crime in quality as well as quantity continues to increase. The increase in the number of criminal acts of corruption will certainly be very influential towards the turunya quality of the welfare State, even though masarakat has the duty to improve the welfare of society. The impact of such massive corruption, and it is a very serious problem towards the welfare of the community should be a shared responsibility of all elements of the nation without exception, this is because the perpetrator of the criminal offence of corruption already mushrooming up to even the smallest level, starting from the village level up to the State. The level of honesty from the conduct of the State is one of the causes of the occurrence of the corruption. the research methods used in this thesis is normative. As for the approach is an approach militate invitation (statute approach) the inclusion of corruption in the category of outstanding crimes (extra ordinary crime). Corruption is included in the category of extraordinary crime as stated in the consideration weighing from law number 20 of 2001 concerning changes to the law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, making corruption as an eradicating crime also requires efforts that extraordinary. But unfortunately there are still a number of corruption judges who pay less attention to this matter, as in the decision 81 / pid.sus / 2011 / Pn. Where the verdict of the defendant was acquitted because it has expired, the judge only focused on the calculation of the day, and did not discuss regarding the whereabouts of the defendant and not seeing corruption as an extraordinary crime. Keywords: crime, corruption.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal