Penelitian ini mengkaji tentang pengambilalihan kewajiban pelunasan hak tanggungan yang dilakukan oleh pemilik satuan rumah susun Puri Garden Apartemen dikarenakan PT. Mitra Prima Sejahtera selaku developer rumah susun telah lalai dalam hal membayar kewajiban pelunasan jaminan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan oleh Bank Muamalat Indonesia. Sehingga penelitian ini fokus pada apakah pemilik rumah susun Puri Garden Apartemen dapat mengambil alih kewajiban pelunasan hak tanggungan PT. Mitra Prima Sejahtera sebagai developer kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dan yang kedua terkait dengan apakah pembangunan rumah susun Puri Garden Apartemen oleh PT. Mitra Prima Sejahtera sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan apartemen atau satuan rumah susun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode tersebut akan memberikan kejelasan sekaligus jawaban terkait dengan yang seharusnya telah diatur dalam aturan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilik Rumah Susun Puri Garden Apartemen dapat mengambilalih kewajiban pelunasan hak tanggungan PT. Mitra Prima Sejahtera sebagai developer pembangunan rumah susun kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dengan cara melunasi utang yang dijamin dengan hak tanggungan pada Bank Muamalat. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara subrogasi dan PT. Mitra Prima Sejahtera sebagai developer pembangunan rumah susun puri garden apartemen tidak sesuai dalam melakukan pembangunan rumah susun Puri Garden Apartemen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan apartemen atau rumah susun dikarenakan belum memenuhinya persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh developer pembangunan rumah susun atau pelaku pengembang terkait dengan izin mendirikan bangunan, izin layak huni, pertelaan, kewajiban untuk memenuhi prasaranan, sarana dan utilitas umum rumah susun serta untuk memisahkan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun sesuai dengan yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Kata Kunci : Pengambilalihan Kewajiban, Hak Tanggungan, Satuan Rumah Susun

This study examines the takeover of the obligation to pay off mortgage rights by the owner of the Puri Garden Apartment flats because PT. Mitra Prima Sejahtera as the developer of the apartment has been negligent in terms of paying the obligation to pay the guarantee for the Certificate of Building Rights that is burdened with Mortgage Rights by Bank Muamalat Indonesia. So this research focus on whether the owner of the Puri Garden Apartment flats can take over the obligations of paying the mortgage rights of PT. Mitra Prima Sejahtera as a developer to PT. Bank Muamalat Indonesia and the second is related to whether the Puri Garden Apartment apartment development by PT. Mitra Prima Sejahtera is in accordance with statutory provisions concerning the construction of apartments or apartment units. This research uses normative legal research methods. Using this method will provide clarity as well as answers related to what should have been arranged in the existing rules. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The results of this study indicate that the owner of the Puri Garden Apartment Flats can take over the obligation to pay off mortgage rights of PT. Mitra Prima Sejahtera as a developer of apartment development to PT. Bank Muamalat Indonesia by paying off debt guaranteed by mortgage rights at Bank Muamalat. The takeover was carried out by subrogation and PT. Mitra Prima Sejahtera as a developer of puri garden apartment flats construction is not suitable for constructing Puri Garden Apartment flats with the provisions of the law regarding the construction of apartments or flats because they have not fulfilled the requirements that should be met by developers of flats construction developers or developers related to building permits, livable permits, information, obligations to meet the infrastructure, facilities and public utilities of flats and to separate flats into flats units in accordance with those mandated by Law Number 20 of 2011 concerning Flats. Keywords: Takeover of Obligations, Mortgage Rights, Flats Unit

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal