Skripsi ini yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan”. Penelitian ini berawal dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah karena lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah sampai kemudian dikeluarkannya peraturan menteri ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pengawas syariah. Hasil penelitian skripsi ini untuk menjawab bagaimana urgensi sertifikasi dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah perspektif perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mana bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan perundang-undangan. Teknis analisa menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Berdasarkan penelitian study pustaka dengan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi DPS dilapangan, serta pemlilihan anggota dewan pengawas syariah yang tidak memperhatikan kompetensi dan keahliah. Dari pemikiran para tokoh, penelitian-penelitian jurnal serta peraturan-peraturan yang sudah ada menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi dewan pengawas syariah menjadi penting, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anggota DPS di lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah harusnya diwajibkan untuk bersertifikasi. Kata Kunci : Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan Syariah

This thesis entitled "Urgency of Sharia Supervisory Board Certification (DPS) in Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking perspective of the Regulation of the Financial Services Authority no.1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection of Financial Services ". This research started from the abundance of violations committed by sharia banks due to the weak supervision of the Sharia Supervisory Board until then the issuance of the regulation of the minister of labor on the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisors. The result of this thesis research to answer how urgency certification of syariah supervisory board in sharia banking perspective of consumer protection. The method used in this study is a qualitative method for the type of library research (library research), which is descriptive analysis. The approach used is normative juridical with legislation. Technical analysis using descriptive method with data collection through documentation. Based on research literature study by looking at the problems faced DPS field, and the election of Sharia supervisory board members who do not pay attention to competence and keahliah. From the thinking of the figures, the researches of journals and the existing regulations indicate that the urgency of certification of the supervisory board of sharia becomes important, it can be deduced that every member of DPS in Islamic financial institutions, especially sharia banking should be required to certify. Keywords: Sharia Supervisory Board Certification, Consumer Protection and Sharia Banking Law

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal