Detail Karya Ilmiah

  • ANALISIS PERMEN PUPR NO.16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
    Penulis : Fatihatuz Zuhro
    Dosen Pembimbing I : Achmad Badarus Syamsi, S.H.I., M.H
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Perkembangan teknologi yang terjadi seperti sekarang ini tidak hanya berdampak pada sektor perniagaan saja, tetapi berdampak juga pada sektor transportasi. Perkembangan pada bidang transportasi ini sangat mempermudah bagi setiap kalangan masyarakat untuk membantu mereka dalam berbagai hal, seperti bepergian. Selain bisa mempermudah masyarakat, perkembangan pada sektor transportasi ini juga banyak menimbulkan masalah yang harus diatasi dan dicari penyelesaiannya, salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan sering terjadi di daerah perkotaan, seperti kota Jakarta. Masalah kemacetan sering terjadi di ruas jalan utama, selain itu kemaetan juga terjadi di ruas jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol yang bertujuan mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan tol. Peraturan tersebut sangat bermanfaat bagi pengguna jalan tol dalam mengurangi kemacetan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakan, yakni menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pemberlakuan transaksi nontunai di jalan tol sesuai dengan PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol belum sesuai sepenuhnya dengan yang terjadi di lapangan tetapi sesuai dengan hukum Islam dalam Perspektif mas{lah{ah mursalah, yaitu dalam tingkatan h{a>jiyyat. Karena upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan yang terjadi di gerbang tol untuk menghindari dampak negatif mad{arat (kesulitan) yang terjadi bagi para pengguna jalan tol. Di samping itu juga, ada tingkatan tah{si>niyyat dalam transaksi nontunai harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, dan juga jalan tol harus memberlakukan sistem nontunai di seluruh gerbang tol yang ada agar bisa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa memberikan manfaat bagi para pengguna jalan tol. Artinya dengan adanya peraturan nontunai tersebut mempunyai nilai mas{lah{ah mursalah bagi para pengguna jalan tol, yaitu mendatangkan manfaat dan maslahat bagi para pengguna jalan tol. Kata kunci: kemacetan, jalan tol, transaksi nontunai, mas{lah{ah mursalah.

    Abstraction

    Technological developments are happening like this now not only have an impact on the sectors of Commerce, but also have an impact on the transport sector. Developments in the field of transportation is very ease to every community to assist them in various ways, such as traveling. In addition to facilitating community, the development of this transport sector is also much cause problems that must be addressed immediately and look for the solution, one of which is the bottleneck. Congestion often occurs in urban areas, such as the city of Jakarta. The problem of traffic congestion frequently occurs on the main roads, and traffic congestion has also occurred in the toll roads. Therefore, the Government issued a PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 about toll transaction non-cash in the highway which aims to reduce congestion that occurred in the highway. The regulation is very beneficial for toll road users in reducing congestion. The Research methods used in this study using qualitative research methods with research type library research. The research is descriptive-analytical, and juridical-normative approach to use. The data collection techniques using literature study, namely using the literature-related literature to the discussion, then analysed using descriptive data analysis. The results of the research indicate that the policy on the implementation of non-cash transactions on toll roads in accordance with PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 on Non-Cash Toll Road Transactions on Toll Road has not been fully in line with what happened in the field but is in conformity with Islamic law in perspective mas{lah{ah mursalah, namely in the level of h{a>jiyyat. Because of the Government's efforts in reducing congestion that occurs at the toll gate in order to avoid negative impacts or mad{arat (adversity) happened for the users of the highway. In addition, there is a level of tah{si>niyyat in non-cash transactions must be supported with adequate infrastructure, and also toll road must apply non toll system in all existing toll gateways in order to be in accordance with the provisions that have been set and can provide benefits for toll road users . This means that with the non-cash regulation has a mas{lah{ah mursalah value for the toll road users, which bring benefits and maslahat for toll road users. Keyword: Traffic jams, Toll roads, Non-cash transactions, mas{lah{ah mursalah

Detail Jurnal