Manuasia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik maka hukum merupakan peranan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi tersebut, salah satu metode penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Pada UU 1945 pasal 24 saat di sepakatinya perubahan bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan yang lain di bawah Mahkamah Agung, kemudian di sahkan UU nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU nomor 35 Tahun 1999. Pada saat ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tujuan di buatnya Perma tersebut adalah mendamaikan para pihak yang berperkara, di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an sudah pernah mendamaikan para pihak, karene itulah penili bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1). Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?. 2). Bagaimana efektivitas strategi mediator atas keberhasilan mediasi, tidak berhasil mediasi dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan yakni observasi, wawancara serta dokumentasi dengan pengamatan langsung ke lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian dan dianalisis stategi Para mediator Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari literatur buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Para mediator di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an mendamaikan dan menurunkan ke egoisan para pihak dengan cara mengingatkan dampak yang akan terjadi ketika perceraian itu terjadi dan menyampaikan hadis-hadis tentang buruknya seorang yang bercerai. 2). Steategi yang digunakan oleh madiator di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an tidak melanggar norma-norma yang ada seperti Undang-Undang Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Arternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kata kunci : Strategi, Mediator, Pengadilan Agama Kota kraksa`an.

A Study Of Mediator Strategy Toward One Side Who Mediates In Religion Court Of Krasa’an Town, Probolinggo. Human is the social creation (zoon politicon) who need each other. By the vice versa relation, there should be a conflict as the social phenomena caused by the different interest. Law is the main role in the conflict settlement. One of the method of solving the legal action is through religion court. In UU 1995 section 24 regarding with the change of religious court as one of state judicial institution of Indonesia and all judicature under supreme court, UU section 4, 2004 about judicial power as the change of UU section 34, 1999 is applied. Nowadays, supreme court released PERMA No.1, 2016 about mediation procedure in court. The purpose is to reconcile the case as what was done in religion court of Kraksa’an, Probolinggo. So, the researcher aimed to find the answer the questions 1) how is the mediator strategy toward one side who mediates in Religion court of Krasa’an? 2) how is the effectiveness of the mediator strategy toward the success of the mediation, unsuccessfulness of it and the failure of the mediation in supreme court in Kraks’an town? This study uses field research as the research design and juridical empirical as the research approach. The primary data of the source of the data is collected from observation, interview and documentation. The secondary data is collected from literary book, and related journal. The result of the study shows that: 1) the mediators in supreme court in Kraksa’an town reconcile and decrees the egoism of every side by remaining the impact of the divorce and conveying the Hadists about the badness of the divorce. 2) the strategy used by the mediators did not break the norms such as UU section 6, No. 30, 1999 about arbitrate and the dispute completion alternative, section 130 HIR and section 154 Rbg which manage the reconcilement institution and the regulation of supreme court No, 1, 2016. Key Word: Strategy, Mediator, Religion Court Kraksa`an Town.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal