Detail Karya Ilmiah

  • Sistem Informasi Inventaris Obat Dan Alat Kontrasepsi (Study Kasus: Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana)
    Penulis : Dwi Putri Ratnasari
    Dosen Pembimbing I : Sri Herawati,S.Kom.,M.Kom.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Program KB(Keluarga Berencana) di Indonesia telah mampu mencapai hasil yang memuaskan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari tahun ke tahun tanpa makin meningkat. Sayangnya, krisis ekonomi pada tahun 1997, telah berakibat mempengaruhi pelaksanaan program KB di tanah air.Banyak anggota masyarakat tidak mampu lagi membiayai pelayanan KB, membiayai ongkos transportasi ke klinik dan atau membayar harga alat dan obat konstrasepsi(alkon).Pemerintah kesulitan menyelenggarakan pelayanan KB atau menyediakan alkon bersubsidi atau gratis, sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) yang drop out. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar, sehingga kementrian Kesehatan menetapkan KB sebagai salah satu program kesehatan wajib yang harus disukseskan.Pelayanan konstrasepsi masuk dalam daftar standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dilaksananakan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan di Indonesia.Kementrian Kesehatan mengembangkan model sistem informasi KB-kesehatan yang telah disosialisasikan sejak tahun 2007.Penelitian ini bertujuan mengkaji efisiensi dan mengefektivitas sistem informasi KB-kesehatan tersebut dibandingkan dengan sistem informasi sebelumnya yang hanya dapat melakukankan penginputan data peserta keluarga berencana saja. Kata Kunci : Sistem Informasi, Keluarga Berencana.

    Abstraction

    Family Planning Program in Indonesia has been able to achieve satisfactory results Public awareness of the importance of a happy and prosperous Small Family Norm (NKKBS) from year to year without increasing. Unfortunately, the economic crisis in 1997 has affected the implementation of family planning programs in the country. Many community members are unable to finance family planning services, finance transportation costs to clinics and or pay for the price of contraceptives and constituents (alkon). The government has difficulty in providing family planning services Or providing subsidized or free alkon, so many couples of childbearing age (EFA) are dropping out. Family planning is one of the basic health services, so the Ministry of Health establishes KB as one of the mandatory health programs that must be succeeded. The services of constraseption are included in the list of minimum service standards (SPM) that must be carried out and the responsibility of all health personnel in Indonesia.Kementrian Kesehatan Developed KB-health information system model that has been socialized since 2007. This study aims to assess the efficiency and effectiveness of KB-health information system compared with previous information system that can only carry data input of family planning participants only. Keywords: Information System, Family Planning.

Detail Jurnal