Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Inpres No. 7 Tahun 1999 menuntut setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dengan melaporkan dokumen LAKIP. Tujuan penelitian untuk menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi SAKIP dan memperbaiki SAKIP tingkat Kabupaten ataupun daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada kantor pemerintahan meliputi BAPPEDA, Inspektorat, Bagian Organisasi dan Kantor Kecamatan Bangkalan. Berdasarka hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian SAKIP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dari beberapa faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja karena pada tahap itulah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen lainnya dan semua dokumen yang dibuat oleh SKPD harus sinkron. Strategi yang dilakukan untuk memperbaiki SAKIP meliputi komitmen organisasi dari pimpinan hingga bawahan, kualitas sumber daya manusia dalam memberdayakan kemampuannya dan peran APIP yang independen dalam mengevaluasi dokumen renstra, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan LAKIP. Kata Kunci: komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja) dan strategi (komitmen organisasi, SDM dan peran APIP)

Government performance accountability is a manifestation of the obligation of a government to account for success / failure in carrying out the organization's mission in achieving the goals and objectives that have been implemented through periodic accountability. Presidential Instruction No. 7 of 1999 requires that each government be accountable for the success / failure of the performance level achieved by reporting the ARGIP document. The research objective is to analyze the components that influence ASGIP and improve ASGIP at the district or regional level. This study used a qualitative method using a case study approach at the government office including ARD, Inspectorate, Bangkalan District Organizations and Offices. Based on the results of the study, the factors that influence the ASGIP assessment are performance planning, performance measurement, performance reporting, performance evaluation and performance achievement. From several factors that are most influential in ASGIP are performance planning because at that stage the guidelines in the preparation of other documents and all documents made by LGW must be synchronous. The strategies carried out to improve ASGIP include organizational commitment from leadership to subordinates, human resources quality in empowering their abilities and an independent role of IGSA in evaluating strategic planning documents, work plans, key performance indicators, performance agreements and ARGIP. Keywords: components (performance planning, performance measurement, performance reporting, performance evaluation and performance achievement) and strategies (organizational commitment, Human Resources and IGSA roles)

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal