ABSTRAK Perburuan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu penyebab keanekaragaman hayati khususnya satwa yang dilindungi semakin terancam kepunahan. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, beberapa satwa diantaranya merupakan kelompok satwa yang terancam punah. Tidak hanya diperdagangkan secara langsung, satwa langka tersebut juga diperdagangkan secara tidak langsung melalui media elektronik salah satu diantaranya adalah menggunakan facebook. Meski telah memiliki aturan khusus sejak tahun 1990 yakni Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa perdagangan ilegal masih tinggi di Indonesia. Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tepatkah ketentuan sanksi pidana denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis apakah rumusan jumlah sanksi pidana denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih sesuai jika dibandingkan dengan nilai harga jual satwa. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa rumusan sanksi pidana denda maksimum Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak sesuai dengan nilai harga jual satwa yang lebih tinggi daripada ancaman pidana denda maksimum pasal tersebut. Kata Kunci : Kejahatan, satwa langka, sanksi pidana denda.

ABSTRACT Hunting and illegal trade is one of the causes of biodiversity, especially protected animals, which are increasingly threatened with extinction. Animals trafficked illegally based on various facts found in the field are mostly caught from nature, some of which are endangered species. Not only traded directly, these rare animals are also traded indirectly through electronic media, one of which is using Facebook. Although it has had special rules since 1990 namely Law Number 05 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and Government Regulation Number 07 of 1999 concerning Preservation of Plants and Animals Types of illegal trade is still high in Indonesia. The formulation of the problem in writing this thesis is the right provision of criminal sanctions in Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and their Ecosystems. This type of research is a normative legal research, using the method of legislation approach. The purpose of this thesis research is to analyze whether the formulation of the number of criminal sanctions in Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1960 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems is still appropriate when compared with the value of selling prices of animals. The results of this thesis study show that the formulation of criminal sanctions is a maximum fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) in Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1960 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems that are not in accordance with the value of animal selling prices which are higher than the criminal threat of the maximum fine of the article. Keywords: Crime, endangered species, criminal sanctions fine.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal