Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan tugas dan kewajiban pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa pemerintah Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum bagi warga negara Indonesia. Namun melihat dari kasus yang terjadi pada WNI yang berada di luar negeri, pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Hubungan Diplomatik Antar Negara dan Peraturan Menteri tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal tentang Perlindungan waraga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 dan peraturan tersebut diatas mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia, namun melihat masih banyaknya kasus yang terjadi pada warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri. Sehingga diperlukan upaya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan tentunya juga harus mengacu pada Konvensi Internasional yang telah di rativikasi. Kata Kunci : Warga Negara Indonesia, Perlindungan Hukum, Peraturan

Legal protection for Indonesian citizens is the responsibility and obligation of the government as set forth in Law Number 37 Year 1999 on Foreign Affairs that the Indonesian government or the representative of the Republic of Indonesia is obliged to provide shelter, protection and legal assistance for Indonesian citizens. But looking at those cases about Indonesian citizens who live abroad, the government does not perform its responsibility and obligation as regulated in legislation. This research is normative research by using approach of legislation. Such approach is used to know about the legal protection provided by the state against the troubled Indonesian citizens abroad so far. The legal substance used is the primary legal material, namely Law Number 37 Year 1999, International Convention on Inter-State Diplomatic Relations and Ministerial Regulation on Citizen Service at Representative of the Republic of Indonesia Abroad. Secondary law materials are books, articles and journals on the protection of the state waraga Indonesia. The result of the research shows that Law Number 37 Year 1999 and the above regulation regulate the protection of Indonesian citizens, but in the analysis during this time the country is paying less concern or less prioritize towards the protection of Indonesian citizens with problems abroad, so there is still a lot of Indonesian citizen who have problems abroad and has lack legal protection in accordance with what has been mandated in the legislation. It is therefore necessary to reform the legislation and must also refer to the ratification of the International Convention. Keywords : Indonesian citizen, Legal Protection, Policy

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal