Detail Karya Ilmiah

  • Eksistensi Negara dalam Mengelola Zakat
    Penulis : Tri Samsudin Marjuki
    Dosen Pembimbing I : Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M.
    Dosen Pembimbing II :-
    Abstraksi

    Penduduk di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Keberadaan penduduk Islam tidak terlepas dari kewajiban menjalankan zakat. Besarnya jumlah penduduk muslim dan adanya kewajiban zakat menjadikan zakat sebagai hal penting untuk dibahas dalam ketatanegaraan. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki wacana untuk mewajibkan setiap pegawai negeri muslim melaksanakan zakat profesi sesuai dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Dengan latar belakang inilah skripsi ini bertujuan membahas kewenangan negara dalam pelaksanaan zakat yang ada pada masyarakat muslim Indonesia. Metode penelitian hukum dalam penulisan skrispsi ini berdasarkan jenis penelitiannya adalah penelitian normatif, dimana dimulai dengan inventarisasi hukum positif tentang pengaturan zakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencakup mengumpulkan, mema-parkan, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum positif yang mengatur pengelolaan zakat dengan memakai konsep, teori, dan metode-metode lain yang diarahkan untuk mempersiapkan upaya penyelesaian yuridis. Berdasar hasil penelitian, negara memiliki kewenangan dalam mengelola zakat yang ada di negara. Dasar kewenangan negara dalam mengelola zakat adalah adanya tiga aspek yang melandasi. Pertama, adanya falsafah sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Pancasila. Kedua, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk melaksanakan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan yang dimiliki. Ketiga, adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dari sinilah negara memiliki kewenangan mengelola zakat dan masyarakat percaya bahwa negara mampu turut serta dalam mengelola zakat secara nasional. Tujuan adanya pengelolaan zakat tidak terlepas dari kesejahteraan negara, sehingga dimaksudkan untuk memberi dukungan dalam percepatan tercapainya tujuan negara.

    Abstraction

    The majority of people in Indonesia are Muslim. The existence of the Islamic population cannot be separated from the obligation to carry out zakat. The majority of Muslim population and the obligation of zakat make zakat be an important matter to be discussed in the state administration. At present, the Indonesian government has a discourse to require every Muslim civil servant to carry out professional zakat according to the income earned each month. With this background this thesis aims to discuss the authority of the state in the implementation of zakat in the Indonesian Muslim community. The method of legal research in the writing of this crisis is based on the type of research is normative research, which begins with an inventory of positive laws regarding the regulation of zakat in the form of legislation. This research includes collecting, interpreting, interpreting, and evaluating positive laws governing the management of zakat by using concepts, theories, and other methods that are directed to prepare juridical settlement efforts. Based on research results, the state has the authority to manage zakat in the country. The basic authority of the state in managing zakat is the three aspects that underlie. First, there is a philosophy of the principle of "One God Almighty" in Pancasila. Second, Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the State is based on the belief in the One God and guarantees independence for everyone to carry out worship according to their religion and beliefs. Third, the existence of legislation governing the management of zakat. This is where the state has the authority to manage zakat and the community believes that the state is able to participate in managing zakat nationally. The purpose of zakat management cannot be separated from the welfare of the state, so that it is intended to provide support in accelerating the achievement of the country's goals.

Detail Jurnal