Detail Karya Ilmiah

  • URGENSI PANITIA SELEKSI INDEPENDEN DALAM PROSES REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
    Penulis : SURYO NINGRAT
    Dosen Pembimbing I : Dr. Safi’, SH.,MH.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    ABSTRAK . Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar proses seleksi hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Namun, pada praktiknya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam melakukan proses seleksi hakim konstitusi terjadi ketidakseragaman serta inkonsistensi yang mana terkadang dilakukan secara terbuka, namun juga ada yang tertutup bahkan ada yang berupa penunjukan langsung tanpa adanya proses seleksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa politik hukum pengaturan pengangakatan hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden yaitu merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa Keterlibatan Pansel Independen dalam perekrutan hakim konstitusi sangat penting, sebab dengan adanya keterlibatan Pansel Independen dalam seleksi hakim konstitusi maka prinsip transparan dan partisipatif akan tercapai. Selain itu, dengan melibatkan Pansel Independen dalam proses perekrutan hakim konstitusi juga mempengaruhi terhadap independensi dan kemandirian lembaga MK, sebab perekrutan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif akan menghasilkan hakim konstitusi yang profesional, berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang baik. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi – Panitia Seleksi Independen – Kemandirian

    Abstraction

    ABSTRACT The Article 19 of Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court mandates that the selection process of constitutional justices be implemented in a transparent and participative manner. However, in practice the institutions that have the authority to file a constitutional justice, namely the People's Legislative Assembly, the Supreme Court, and the President in the selection process of constitutional judges, occur uniformity and inconsistency which is sometimes done openly, but also some closed, directly without any selection process. The research method used is normative research. The approach taken is the approach of legislation and concept approach. The results of this study indicate that the legal politics of constitutional review of judges submitted by the House of Representatives, Supreme Court, and President is the embodiment of three branches of state power, namely legislative, executive, and judicial. In addition, the Configuration of the source of recruitment of constitutional justices of the three branches of state power reflects the balance and representation of the three branches of state power in the body of the Constitutional Court as a judiciary executive institution that strengthens the checks and balances system between branches of state power. Furthermore, the results of this study also show that the involvement of the Independent Pansel in the recruitment of constitutional justices is very important, because with the involvement of the Independent Pansel in the selection of constitutional judges then the transparent and participative principles will be achieved. In addition, involving the Independent Pansel in the process of recruitment of constitutional judges also affects the independence and independence of the Constitutional Court because recruitment conducted transparently and participatively will result in professional constitutional judges with integrity and good track record. Keywords: Constitutional Court - Independent Selection Committee – Independence

Detail Jurnal