Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat kemanusiaan. Penelitian ini berusaha membahas pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam nikah dibawah tangan. Dalam pembahasan akhir menegaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga dalam nikah dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan undang-undang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut bisa dipidanakan dengan dijerat menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1), kitap undang-undang hukum pidana tentang unsur penganiayaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Kata kunci :Pertanggungjawaban pidana- Kekerasan dalam rumah tangga- Nikah dibawah tanggan

Victims of domestic violence, most of are women, must receive protection from the state and / or the society, to avoid and be free from the violence of torture or treatment that degrading humanity and dignity. This study trying to discuss criminal liability for domestic violence in the unregistered marital status. This research of law uses normative legal research methods. The approach taken is the statute approach. Approach to legislation (statute approach) is carried out by examining the legislation or regulations related to domestic violence in the unregistered marriage. In the final discussion, it was emphasized that KDRT in unregistered marriage or marriage that is not registered with the competent authority, does not obtain legal status as a legal marriage. So that the psychological violence experienced by victims of domestic violence in unregistered marriage cannot be categorized as psychological violence as stated in law number 23 of 2004 concerning PKDRT. Because the element of legal status is not fulfilled as husband and wife under the Domestic Violence Law. However, this can be criminalized by being charged using Law Number 5 of 1998 concerning the Convention Against Torture and Treatment or Other Inhuman and Degrading Judgment of Human Dignity (hereinafter abbreviated as Law No. 5 of 1998), the 1945 Constitution IV amendment Article 28 letter G paragraph (1), And can also be snared by the Criminal Code Law about the element of violence. Keywords: Criminal liability - Domestic violence - unregistered marriage.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal