Detail Karya Ilmiah
-
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA UNSUR-UNSUR PASAL DALAM SURAT DAKWAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG)Penulis : Danang Anugrah PratamaDosen Pembimbing I : Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum.Dosen Pembimbing II :Abstraksi
Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya memilih dakwaan kesatu alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa Muhammad Alamudin dan Jhonny Suhartono. Namun, secara keseluruhan dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Majelis hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkan unsur yang dijuntokan atau turut didakwakan oleh Penuntut umum yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isu hukum yaitu apakah Majelis hakim boleh memutus dengan tidak mempertimbangkan unsur pasal yang turut didakwakan atau dijuntokan yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 197 huruf h KUHAP yang berbunyi pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hasil Penelitian adalah Majelis hakim seharusnya dalam pertimbangan hukumnya tetap mempertimbangkan apa yang telah termuat dari keseluruhan unsur-unsur yang telah menjadi satu kesatuan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum. Sedangkan, dalam putusan ini terdakwa Jhonny Suhartono yang hanya terbukti membawa 2 (dua) buah pipet kaca, kemudian juga dijatuhkan pidana kepemilikan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Unsur Pasal, Putusan.
AbstractionThe imposition of a crime sentence number 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG is used by court judges in its consideration to choose the first alternative accusation based on article 112 paragraph (1) enactment number 35 in 2009 about narcotics through defendants who named Muhammad Alamudin and Jhonny Suhartono. But based on overall of the first alternative accusation, the public prosecutor uses article 112 paragraph (1) enactment number 35 in 2009 concerning junto narcotics article 132 enactment number 35 in 2009 concerning narcotics. Hence, court judges accidentally did not consider the elements that were charged or also charged by public prosecutor about article 132 enactment number 35 in 2009 concerning narcotics. Legal issues referring to court judges are able to decide without considering the elements of clause that is indicted or dangled into article 132 enactment number 35 in 2009 about narcotics.? The fundamental law that is used is clause 197 letter h KUHAP (code of criminal law) stated that “ the defendants’ wrong statements, the statements had been fulfilled all the elements in the formulation of criminal acts based on its qualifications and convictions that are well known as the action impossed”. Afterwards, in article 14 paragraph (2) enactment number 48 in 2009 about Judical Powers stated that “In council session, each judge must submit a written consideration or opinion through the case that is being examined and become an integral part of the decision that cannot be separated”. The findings of this research are court judges should be in legal considerations that have been contained in all the elements in the indictment made by public prosecutor. Meanwhile, according to the decisions, the defendant who named Jhonny Suhartono is convicted on bring 2 (two) pipettes, so that he receives a sentence for having narcotics as referred to article 112 paragraph (1) enactment number 35 in 2009 about Narcotics. Keywords : Judge considerations, elements of articles, Decisions.