Penyitaan sepeda motor tidak teregistrasi telah sejak lama dilakukan. Namun, penyelesaian terhadap sepeda motor tidak teregistrasi tidak dapat terselesaikan terutama sebagai bentuk dari alat bukti terkait tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan potensi penyitaan tersebut dalam pemberantasan tindak pidana dimana Kabupaten Bangkalan memiliki angka kriminalitas cukup tinggi terutama terkait kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (fact Aproach). Dengan menggunkan data dan sumber hukum data primer, data skunder. Kemudian menggunakan analisis deskriptif alternatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian terhadap hasil penyitaan motor yang tidak teregistrasi di POLRES Bangkalan mengalami berbagai kendala yang menyebabkan menumpuknya kendaraan bermotor tidak teregistrasi tersebut hasil sitaan. Masalah terbesar adalah tidak adanya regulasi dan sarana prasarana yang mendukung POLRES Bangkalan seperti Rubasan (rumah penitipan barang sitaan negara) untuk menempatkan dan melindungi motor tidak teregistrasi sitaan sebagai alat bukti dalam tindak pidana sehingga dapat diproses. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang salah satunya diakibatkan kendaraan bermotor terkait dengan tindak pidana. Sepeda motor yang masuk dalam penyitaan tidak memiliki data yang dapat diakses jika nantinya dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana. Oleh karena itu, pengelolaan harus lebih aktif dengan adanya perbaikan di segala bidang, misalakan pada bidang regulasi dan sarana prasarana seperti Rubasan sehingga pengelolaan dapat terstruktur dan data-data motor tidak teregistrasi dapat diakses setiap saat. Kata Kunci: Penyitaan, Motor Tidak teregistrasi, Bangkalan

The seizure of unregistered motorcycles has long been happening. However, the settlement of unregistered motorcycles cannot be resolved especially as a form of evidence of criminal acts. Thus, this study aims to identify the potential of the seizure in eradicating crime in Bangkalan, where crime rate is relatively high, especially related to motorized vehicles. The research method used in this study is empirical legal research using the fact approach (fact aproach). By using data and legal sources of primary and secondary data. Afterwards, it also uses alternative descriptive analysis. The results of this study indicate that the settlement of the results of unregistered motorcycles seizure at Bangkalan Departmental Police experienced various obstacles that caused the seizure of unregistered motorcycles to pile up. The biggest problem was the absence of regulations and other infrastructure that support Bangkalan Departmental Police, such as Rubasan (house for state confiscated storage) to place and protect unregistered motorcycles as evidence in criminal acts so that they can be processed. Article 36 Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Violations on Road Traffic and Transportation is regulated regarding seizure of motorized vehicles, one of which is caused by criminal acts of motorized vehicles. Confiscated motorcycles do not have any available data that can be accessed if it is later needed in eradicating criminal acts. Hence, management must be more active with improvements in all fields, e.g. in the fields of regulation and infrastructure such as Rubasan, so the management can be structured and data from unregistered motorcycles can be accessed at any time. Keywords: Confiscation, Unregistered Motorcycles, Bangkalan

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal