Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sering terjadi kesalahpahaman terhadap fungsi dan wewenang dari Peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak baik dari masyarakat umum hingga paka-pakar hukum. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada Undang-undang, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Perselisihan pendapat terhadap tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini terjadi Karena Undang-undang tidak mengatur secara jelas bagaimana tata cara peradilan yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak. Selain itu, Undang-undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum pernah dilakukan perubahan sejak pertama kali di sahkan pada tahun 1999, sehingga berbagai penafsiran tentang sistem peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang muncul tidak mendapat penjelasan yang jelas. Kata Kunci: Karakteristik, KPPU, Peradilan.

Since the enactment of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, there has often been a misunderstanding of the functions and authorities of the Judiciary Business Competition Supervisory Commission which caused a lot of speculation from various parties, from the general public to legal experts. Thus, it is necessary to examine how the judiciary of the Business Competition Supervisory Commission in carrying out its duties and authorities in the justice system in Indonesia. The research method used in this thesis is a normative research method, because it is aimed at the law, so it is closely related to the library. In addition, the approach method used is a statute approach by reviewing all laws and regulations related to the problems to be studied. Disputes over the duties and authority of the Business Competition Supervisory Commission occur because the Law does not clearly regulate the procedures of the judiciary in the Business Competition Supervisory Commission, giving rise to various interpretations from various parties. In addition, the 1999 Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has never been changed since it was first legalized in 1999, so that various interpretations of the judicial system of the Business Competition Supervisory Commission that emerged did not get a clear explanation. Keywords: Characteristics, KPPU, Justice.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal