Panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara merupakan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan dan desa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, salah satunya adalah harus berasal dari penduduk setempat. Hal itu sangat membatasi hak-hak warga negara, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar menjadi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, karena itu muncul permasalahan bagaimana politik hukum pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan bagaimna pengaturan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemungutan Suara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa dalam pengaturan persyaratan harus berdomisi dalam wilayah kerja bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi calon anggota penyelenggara pemilihan ditingkat desa dan kecamatan . Karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menajdi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemungutan Suara tanpa adanya tindakan diskriminatif, dan juga pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tidak tepat melihat bisa jadi sesorang yang bukan penduduk setempat lebih mampu dan bekerja secara penuh waktu. Kata kunci: persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Hak Asasi Manusia.

Sub-district and polling committee selection committees are holding elections at the sub-district and village level. There are several requirements that must be met by prospective members of the sub-district election committee and the polling committee, one of which is to be from the local population. It severely limits the rights of citizens, every citizen has the same right to register as a candidate member of the sub-district election committee and the voting committee, because of that the problem arises as to how the legal politics of terms and conditions must be domiciled in the working area of ??the kecamatan election committee and the collection committee Voice and how the arrangement must be domiciled in the working area of ??the Sub-district Election Committee and the Voting Committee are reviewed from the perspective of Human Rights. The research method used in this writing is using the normative research method with the method of legislation approach. Based on the results of the study, it was produced that in the regulation of the requirements, it must dominate in the working area for prospective members of the sub-district election committee and the voting committee limits the rights of citizens to become candidates for election organizers at the village and sub-district level. Because every citizen has the same opportunity to become a member of the District Election Committee and the Voting Committee without any discriminatory action, and also the regulation of requirements must be domiciled in the working area of ??the District Election Committee and the Voting Committee is not right to see it as someone who is not more local able and work full time. Keywords: requirements for prospective members of the District Election Committee and the Voting Committee. Human rights.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal