Detail Karya Ilmiah

  • Abstraksi

    Perumusan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan dapat atau tidak dapat di junctokannya Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rasio legis Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika serta memperoleh kejelasan mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Jo. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Nomor 1913K/Pid.Sus/2016 tentang makna unsur percobaan dan pemufakatan jahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Doktrinal Research dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan perumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah bentuk dari perluasan pertanggungjawaban pidana narkotika serta perwujudan dari asas legalitas serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk tidak tepat karena Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga putusan harus dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum. Unsur percobaan dalam putusan tersebut tidak dapat dibuktikan. Selain itu penggunaan Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena unsur pasal dalam pasal-pasal tersebut merupakan unsur yang selesai dan berdiri sendiri. oleh karena itu, seharusnya dalam penerapan pasal Penuntut Umum harus berhati-hati dalam mengguanakan pasal untuk di junctokan. Selain itu untuk penerapan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebaiknya tidak di Junctokan, akan lebih baik apabila menggunakan model dakwaan kumulatif. Kata kunci: Undang-Undang Narkotika, Rasio Legis, Pasal 132 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (2).

    Abstraction

    Formulation of Article 114 paragraph (2) Jo. Article 132 Paragraph (1) The Narcotics Law has differences of opinion. The difference of opinion is related to whether or not it can be interpreted in Article 114 paragraph (2) with the original P 132 paragraph (1) of the Narcotics Act. This study was conducted to determine the ratio of legislation Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law and obtain clarity regarding legal considerations in Decision Number 358 / Pid.Sus / 2015 / PN.Yyk Jo. Decision Number 25 / Pid.Sus / 2016 / PT. Yyk Jo. Decision Number 1913K / Pid.Sus / 2016 concerning the meaning of experimental elements and evil consensus. The method used in this study is Doktrinal Research using the Conceptual Approach and Case Approach . The results of the study show that the formulation of Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law is a form of expansion of narcotics criminal liability and the realization of the principle of legality and consideration of judges in Decision Number 358 / Pid.Sus / 2015 / PN.Yyk is not appropriate because the Public Prosecutor in formulating the indictments is inaccurate, clear, and complete so that the decision must be declared canceled by the Hight Court because the Public Prosecutor’s charges are null and void. The experimental element in the decision cannot be proven. In addition, the use of article 114 paragraph (1) cannot be covered by article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law because the elements of the articles in those articles are completed and independent elements. therefore, in the application of the article the Public Prosecutor must be careful in using articles to be consulted. In addition to the application of Article 114 paragraph (2) and Article 132 paragraph (1) the Narcotics Law should not be regulated, it would be better to use the cumulative indictment model. Key Word: Narcotics Law, Legis Ratio, Article 132 Paragraph (1), Article 114 Paragraph (2).

Detail Jurnal