Pembentukan lembaga negara yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi bukan hal yang baru lagi dalam sistem kelembagaan yang ada di Republik Indonesia, akan tetapi pembentukan dari lembaga negara ini memiliki potensi untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan atau overlapping antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama, salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sebagai bentuk upaya untuk pemberantasan praktik pungutan liar di Indonesia, dimana pungutan liar juga sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu perlu untuk dilakukan penataan terkait dengan keberadaan daripada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulisan skripsi terkait dengan persoalan tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif atau normatif law research yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan menggunakan pendekatan statue approach, historical approach dan comparative approach. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara baru yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki serta manfaat daripada pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Disisi lain penataan daripada keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga perlu untuk dilakukan meminimalisir potensi overlapping yang akan terjadi denagn lembaga negara lainnya. Kata Kunci : (kewenangan, satuan tugas sapu bersih pungutan liar, hukum tata negara)

The establishment of state institutions with duties, functions and authority to eradicate corruption is nothing new in the institutional system existing in the Republic of Indonesia, to be formed from these state institutions have the potential to gain overlap of authorities or overlap between one institution and state institutions others who have the same duties, functions and powers, one of which is the Clean Sweep Task Unit, formed as a form of efforts to eradicate the practice of illegal levies in Indonesia, where illegal levies are also part of the criminal act of corruption, therefore it is necessary to arrangement related to the Department of Task Sweep Clean Liquid Drawing to overcome it. Thesis writing related to this is by using normative or normative research method of law that is by examining the rules 1 2 of law that apply and related to the formation of Task Sweep Net Clean Drain, using approach sculpture approach, historical approach and comparative approach. The result of this research is showing the institution of body building, function and authority to perform corruption eradication such as one of them is Satker Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar must consider some function, function and other quality of the result. Clean Sweep Duty Task Unit. On the other hand, the arrangement of the job of the Clean Sweep Task Unit is also necessary to minimize the potential for overlapping that will occur with other state institutions. Keywords: (authority, task force sweeping illegal levies, constitutional law)

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal