Detail Karya Ilmiah

  • KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA TANPA DOKUMEN YANG LAHIR DILUAR NEGERI
    Penulis : MISBAHUL MUNIR
    Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Administrasi kependudukan yaitu berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, penerbitan suatu dokumen penting kependudukan serta kewarganegaraan, yang meliputi, identitas diri, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah guna memenuhi hak sipil warga negaranya, terutama bagi anak yang baru lahir, harus di berikan kewajiban perihal persayaratan yang sesuai dengan kondisinya. Seperti contoh Anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri, tidak bisa mendaftrakan hak sipilnya dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai dokumen resmi atau fiktif, sehingga bermasalah pada status kependudukan dan kewarganegaraan anak. Dengan itu penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana hak dan kewajiban serta kosnep administrasi kependudukan khsusunya perihal pencatatan kelahiran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti.Menaganilisis dan menelaah tentang Hak dan Kewajiban pemerintah dengan warga negaranya dalam hal administrasi kependudukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah atau instansi pelaksana dibidang pencatatan sipil, agar hak-hak anak, khsususnya yang baru lahir,untuk dijaga hak sipilnya, dengan cara memberikan dispensasi administratif bagi anak yang bermasalah secara administratif dokumen kependudukannya, khususnya terhadap anak yang TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri. Kata kunci: Adminitrasi Kependudukan, Hak dan Kewajiban, Hak Sipil, Kewarganegaraan.

    Abstraction

    Population administration is related to registration, recording, issuance of an important document of population as well as citizenship, which includes, identity cards, identity cards, family cards, birth certificates, marriage and death. It is the government's obligation to fulfill the civil rights of its citizens, especially for newborn children, obligations must be given regarding the conditions in accordance with their conditions. For example, children of undocumented migrant workers born abroad, cannot register their civil rights because their parents do not have official or fictitious documents, so that they have problems with the status of citizenship and citizenship. With this study aims to examine how the rights and obligations as well as the concept of population administration especially regarding birth registration. The research method used is normative research. Normative research is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The legal material is arranged systematically, examined and then drawn conclusions on the problems under study. Analyze and examine the rights and obligations of the government with its citizens in terms of population administration. The results obtained from these studies will be used as recommendations for the government or implementing agencies in the field of civil registration, so that children's rights, especially the newborn, to maintain their civil rights, by providing administrative dispensation for children who are administratively problematic in their population documents, specifically for children who are documented migrant workers born abroad. Keywords: Population Administration, Rights and Obligations, Civil Rights, Citizenship

Detail Jurnal