Politik uang (Money Politic) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak memang menjadi senjata bagi pasangan calon, Karena dengan melakukan politik uang dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, Di tengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, Imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, atau kegiatan suap maupun sogok yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat, vote buying, vote brokers maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan dari masyarakat untuk memenangkan pemilu. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pemberi dan penerima politik uang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan pidana. Seringkali yang dijerat kekasus hukum yaitu sang caleg padahal kenyataannya politik uang dilakukan oleh beberapa orang termasuk tim sukses ataupun masyarakat. Penulis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan penelitian ini pemberi dan penerima bisa di tindak tegas oleh aparat hukum dalam Undang-undang No. 10 tahun 2018 tentang pilkada dan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, karena pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Kata Kunci : Pemberi dan Penerima, Politik Uang, pertanggungjawaban pidana

Money politics (Money Politic) at the stage of preparation and implementation of simultaneous elections indeed becomes a weapon for the candidate pair, because by doing money politics can gain popularity in the candidate pair. In the midst of intense and high competition to get as many votes as possible in elections, material rewards are used as instruments of public voice exchange, or bribery or bribes that are often carried out by candidates, vote buying, vote brokers and from successful teams to win votes and sympathizers from the public to win the election. The problem discussed in this paper is whether the giver and recipient of money politics can be categorized as a criminal act. Often those who are snared at the legal situation, namely the legislative candidate even though in reality money politics is carried out by several people including the success team or the community. This author uses a Legislative approach (Conceptual approach), which is an approach that departs from views and doctrines that develop in law. Based on this research the giver and the recipient can be acted firmly by the law apparatus in Law No. 10 of 2018 concerning regional elections and Law No. 7 of 2017 concerning elections, because criminal liability implies that every person who commits a crime or is against the law, as defined in the law, then the person should be held accountable for the deed according to his mistake. Keywords: Giver and Recipient, Money Politics, criminal liability

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal