ABSTRAK Salah satu isi dalam perjanjian terms and condition adalah dalam kebijakan denda pembatalan yang ditetapkan oleh aplikasi Grab. alasan pengenaan denda pembatalan tersebut adalah untuk menghargai usaha dan waktu dari pengemudi yang telah datang untuk melayani pesanan namun dibatalkan oleh pengguna. Di sisi lain, banyak faktor yang menyebabkan adanya pembatalan tersebut seperti permintaan dari pengemudi sendiri atas alasan lain yang tidak jelas, kesalahan aplikasi, pesanan fiktif hingga adanya pengemudi yang lama datang ke lokasi penjemputan. Denda pembatalan akibat kesalahan aplikasi maupun kesalahan pengemudi telah melanggar tentang kewajiban pemberian ganti kerugian akibat wanprestasi dalam 1243 BW. Sedangkan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 dikatakan jika pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kualifikasi dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait pembatalan sepihak oleh aplikasi Grab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pembatalan sepihak dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi jika telah pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak dikatakan sebagai suatu wanprestasi hanya terbatas atas pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum baik melalui undang-undang secara umum serta perjanjian dan berakibat menimbulkan kerugian dari perbuatan yang memiliki sebab akibat pembatalan sepihak tersebut. Pembatalan sepihak atas layanan Grab dikatakan perbuatan melawan juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 karena bertentangandengan Pasal 1338 BW, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain denga kesepakatan kedua belah pihak. Diperlukan pengaturan mengenai transportasi online yang secara khusus mengatur prosedur layanan pesanan Pengaturan tersebut harus dapat mengikat serta menjadi syarat perijinan usaha transportansi online sehingga menjadi upaya preventif perlindungan hak pengguna layanan transportasi online. Diperlukan pembenahan dan peninjauan kembali terhadap isi kontrak dalam term and conditions layanan transportasi online khususnya mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kata Kunci : Jasa Transportasi Online, Pembatalan Sepihak, Perjanjian Aplikasi Online

ABSTRACT One of the contents in the terms and condition agreement is in the cancellation penalty policy determined by the Grab application. the reason for the imposition of a cancellation fine is to appreciate the effort and time of the driver who has come to serve the order but is canceled by the user. On the other hand, many factors cause the cancellation, such as requests from the driver himself for other reasons that are not clear, application errors, fictitious orders to the driver who came to the pickup location for a long time. Cancellation fees due to application error or driver error have violated the obligation to provide compensation due to default in 1243 BW. Whereas referring to the Supreme Court Jurisprudence Number 4 / Yur / Pdt / 2018 it is said if the party who has canceled the agreement unilaterally has committed an illegal act. The purpose of this study is to examine qualifications in default and unlawful acts related to unilateral cancellation by Grab application. This type of research used in this study is normative legal research. In this study the approach used is the statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of the study and discussion explain that unilateral cancellation can be said to be a default if it has been a violation of the agreement that causes losses in unilateral cancellation by Grab services. unilateral cancellation are said to be a breach of contract only limited to breach of agreement which causes losses in unilateral cancellation by Grab services. Unilateral cancellation can also be said as an unlawful act if an unlawful act has occurred either through the law in general and an agreement and results in a loss from the act that has a cause due to the unilateral cancellation. The unilateral cancellation of the Grab service is said to be an act against also referring to the Supreme Court jurisprudence Number 4 / Yur / Pdt / 2018 because it contradicts Article 1338 BW, ie the agreement cannot be withdrawn other than the agreement of the two parties. Arrangements regarding online transportation are needed which specifically regulate order service procedures. These arrangements must be able to bind as well as become a requirement for online transportation business licensing so that they become preventive measures for protecting the rights of users of online transportation services. Revamping and reviewing the contents of the contract is needed in the terms and conditions of online transportation services, especially regarding the rights and responsibilities of each party. Keyword : Online Application Agreement, Transportation Services Online, Unilateral Cancellation

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal