Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal yang dapat dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan termasuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang merupakan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Didalam Undang-undang terorisme kewenangan hanya diberikan kepada Polri. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab tindak pidana terorisme termasuk kejahatan yang sangat serius yang dapat mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan dan menganalisis terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang saat ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan para pakar hukum maupun aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approch) digabungkan dengan pendekatan konseptual (conceptual approch). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. materi penulisan penelitian ini berasal dari buku, undang-undang, jurnal, makalah, artikel yang dipublikasikan di website internet. Analisis bahan hukum yang digunakan preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya diberikan kewenangan kepada Polri, mengingat keterbatasan yang dimiliki Polri dalam hal Sumber Daya Manusia, teknologi, skill. Seyogianya Tentara Nasional Indoneisa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. disamping itu langkah-langkah yang akan dilakukan Tentara Nasional Indonesia yaitu pengendalian (represif) maupun pencegahan (preventif), dengan menggunakan pendekatan dua model yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan pendekatan model perang (war model). Kata kunci: Terorisme – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia

The crime of terrorism is an act which uses violence or threat can cause mass casualties that can be categorized as extraordinary crimes and includes serious violations of Human Rights which are crimes against humanity. In the Terrorism Act the authority is only granted to the Police. It becomes interesting to investigate because the criminal act of terrorism includes a very serious crime that can threaten the sovereignty of the state. This study is conducted to describe and analyze related involvement of Indonesian National Army in handling terrorism acts which currently reap the pros and cons in various circles of law experts and law enforcement officers. The study uses normative juridical method and statutory approach combined with the conceptual approach. The legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. the writing material of this study comes from books, laws, journals, papers, articles published on the internet website. Analysis of legal materials used analytically prescriptive. The results of this study show that the handling of criminal acts of terrorism is not only given authority to the Police, given the limitations of the Police in terms of Human Resources, technology, skills. The Indonesian National Army be given the authority to conduct investigations, investigations. Besides that, the steps that will be carried out by the Indonesian National Army, namely the control (repressive) and prevention (preventive), by using two model approach that is the criminal justice system and the war model approach. Keywords: Terrorism - The involvement of the Indonesian National Army

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal