ABSTRAK Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Ancaman Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dalam Perspektif Ma?la?ah BPJS adalah Badan Hukum publik yang dibentuk untuk merealisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan BPJS di pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 mengamanahkan agar pemberi kerja selain penyelenggara Negara mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya sebagai peserta BPJS, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerimaan Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial juga wajib mendaftarkan dirinya berikut anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. Jika mereka tidak mematuhi sebagaimana kebijakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa: teguran tertulis, denda, tidak mendapat layanan publik tertentu. Hal ini sama saja rakyat dipaksa ikut BPJS dengan ancaman sanksi administratif, sedangkan dalam Islam setiap transaksi mu’?malah harus terhindar dari ikr?h (paksaan) supaya tidak menghilangkan aspek rid?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 17 UU No. 24 tahun 2011 mengenai ancaman pengenaan saksi administratif, serta analisis perspektif ma?la?ah terhadap kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis peraturan dan memakai pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ancaman pengenaan saksi administratif dalam pasal 17 telah sesuai dengan Hukum Islam dalam perspektif ma?la?ah, yaitu mencerminkan ma?la?ah al-hajiyyah. Karena upaya social control pemerintah melalui tindakan koersif (bersifat kekerasan) berupa sanksi administratif, tidak lain adalah agar membantu kearah perubahan sosial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan agar terpenuhinya hak pekerja oleh pemberi kerja. Di samping itu juga mencerminkan ma?la?ah ?aruriyah (primer) sebab tujuan adanya sanksi tersebut agar pemberi kerja dan setiap orang menjadi peserta BPJS, karena BPJS mampu berperan sebagai pelindung masyarakat dari resiko finansial kesehatan. Pada tingkatan mikro menjadi penopang masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyah al-khams). Kata Kunci: KebijakanPemerintah, SanksiAdministratifBPJS, Ma?la?ah

ABSTRACT The Analysis Of Goverment Policy About The Threat Of Imposing Administrative Sanstions In The Chapter 17 Of Constitution No. 24 Year 2011 About BPJS InMa?la?ahPerspective. BPJS is a public Legal Entity formed to realize the National Social Security System or Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN), which aims to provide protection and social safety for Indonesian. One of BPJS policy under Article 17 UU of contitution 24 years 2011 mandates that employers other than a State administrator enroll himself and his employees as a participant of BPJS, and any person other than employers, workers and beneficiaries who meet the requirements of membership in the Social Security program should register themselves and their family members as participants of BPJS. If they do not participate with such policy, it will get the administrative sanctions, that are: written warning, fine, not get certain public services. It is like the people are forced to join BPJS, if they not join they will getthe administrative sanctions. But while in Islam every transaction mu'?malah must be avoided from ikr?h (compulsion) so there is no elimination of rid? aspect. The purpose of this study is to know the decision under Article 17 UU of contitution No. 24 years 2011 about administrative sanctions in BPJS, also to analys the ma?la?ah perspective on that policy. The method used in this paper is a qualitative research method with the type of research used is library research. This research is descriptive-regulatory analysis and using juridical-normative approach. The data collection techniques using literature study, namely from various literature related to the object of discussion, then analyzed by the data analysis techniques that are deductive data. The results of this study indicate that the policy regarding the administrative sanctions in BPJS under article 17 has been accorded by Islamic Law in the ma?la?ahperspective, which reflects in ma?la?ah al-hajiyyah. Because the government's social control efforts through coercive action (violent) in the form of administrative sanctions, is none other than to help social changes that aims to resolve the problem in order to fulfill the right of workers by the employer. In addition it also reflects ma?la?ah ?aruriyah (primary) because the purpose of the sanctions is that employers and everyone becomes a participant in BPJS,because BPJSis able to play a protector of society from health financial risks. At the micro level it becomes society support to realise a better life, on the aspects of religion, soul,mind,descent,and property (al-kulliyah al-khams) Keywords:Goverment Policy, Administrative Sanstions of BPJS, Ma?la?ah

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal