ABSTRAK Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Obat-obatan tanpa Resep Dokter Perspektif Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES (Studi Kasus di Kota Surabaya)” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi jual beli obat-obatan yang tidak disertai dengan adanya resep dari dokter. Meskipun terdapat larangan memperjualbelikan obat keras maupun obat bebas terbatas secara bebas tetap saja obat-obatan tanpa resep bisa didapatkan dengan mudah oleh pembeli. Apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan obat-obatan tersebut, maka pembeli adalah pihak yang paling dirugikan. Disitulah baik penjual maupun pembeli harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan dalam melakukan transaksi jual beli agar kerugian akibat kesalahan dapat dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli obat-obatan tanpa resep dokter di Surabaya dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli obat obatan tanpa resep dokter menurut UUPK dan KHES. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh ketika penulis melakukan penelitian di beberapa apotek yang ada di kota Surabaya, serta didukung sumber data sekunder berupa literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat kemudian dianalisa dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES. Hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan yang akan diperjualbelikan dijelaskan secara rinci, kedua belah pihak melakukan akad dengan kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang penulis temukan di lapangan sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan KHES. Kata kunci: PerlindunganKonsumen, Undang-undang No.8 Tahun 1999, KHES, Jual Beli

ABSTRACT Thesis entitled "Legal Protection Against Consumers in Transaction of Selling and Selling Drugs without Prescription Doctors Perspective Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and KHES (Case Study in Surabaya)" is motivated by the number of drug sales and purchase transactions Not accompanied by a prescription from a doctor. Despite the prohibition of free trade of drugs and free drugs freely non prescription drugs can be obtained easily by the buyer. In the event of any error in the use of such drugs, then the buyer is the most disadvantaged party. That is where both the seller and the buyer must know what rights and obligations they must do in making a sale and purchase transactions for losses due to errors can be avoided. The purpose of this research is to know the mechanism of sale and purchase of drugs without a prescription in Surabaya and know how the legal protection for consumers in the sale and purchase of drugs without a prescription according to UUPK and KHES. This research is a field research (field research) that is qualitative. The data source of this research is the primary data obtained when the authors conducted research in several pharmacies in the city of Surabaya, and supported secondary data sources in the form of literature in accordance with this research. This research is descriptive analysis with juridical-empirical approach. Data collection techniques in this research are interview, observation, and documentation. The results obtained are then analyzed by inductive method. Based on the results of the study, the legal protection of consumers in the sale and purchase transactions of drugs without a doctor's prescription is in accordance with Law no. 8 of 1999 and KHES. Matters relating to drugs to be traded are explained in detail, both parties commit the contract with the willingness and no one feels aggrieved. All rights and obligations of the seller and buyer that the author finds in the field are in accordance with the provisions of Law No.8 Year 1999 and KHES. Keywords: Consumer Protection, Law No.8 Year 1999, KHES, Trade

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal