Detail Karya Ilmiah

  • Abstraksi

    ABSTRAK TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI UD. SUMBER REJEKI (Studi Kasus di Pengecer Resmi Lini IV Pupuk Bersubsidi di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro) Kebijakan Subsidi Pupuk tujuannya untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Supaya dapat meningkatkan produktifitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pihak yang terlibat dalam penjualan Pupuk Bersubsidi langsung ke Petani adalah di Lini IV (Pengecer Resmi). Banyak keluhan yang dialami Petani, dimulai dari mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk, kebutuhan pupuk di lapangan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan petani, pihak Pengecer Resmi juga melayani jual beli Pupuk Bersubsidi kepada petani diluar wilayah tanggung jawabnya. Permasalahan tersebut sudah menjadi kebiasaan tahunan oleh petani setiap memasuki masa tanam dan hampir sebagian besar Pengecer Resmi di seluruh daerah mengalami hal yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli Pupuk Bersubsidi di UD. Sumber Rejeki di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro (Pengecer Resmi Lini IV) dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli Pupuk Bersubsidi tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian. Mengenai tempat yang dijadikan untuk penelitian yakni di UD. Sumber Rejeki. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini, Petani di luar desa Woro membeli Pupuk Bersubsidi secara langsung ke UD. Sumber Rejeki. Alasannya adalah kebutuhan Pupuk di daerah mereka tidak tercukupi secara maksimal, kurang transparannya pihak Kelompok Tani dalam penyaluran, jauhnya jarak Pengecer Resmi yang bertanggung jawab di wilayahnya, Stok barang yang terbatas sehingga sering berebutan dengan Petani lain. Akibatnya berapa pun harga Pupuk yang ditawarkan penjual pasti akan dibelinya. Jual beli Pupuk Bersubsidi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, KHES dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan jual beli Pupuk Bersubsidi yang dilakukan di UD. Sumber Rejeki bertentangan dengan hukum Islam, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh Pemerintah (Ulil Amri). Sebab hukum asal jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang malarangnya. Ketika jual beli tersebut terus dilaksanakan akan mengakibatkan madharat yang besar, seperti Petani di desa Woro terpaksa melakukan hal yang sama dengan Petani di daerah yang lain. Sehingga kebijakan Subsidi Pupuk tidak terealisasi sebagaimana tujuan awalnya. Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen.

    Abstraction

    ABSTRACT ISLAMIC LAW REVIEW AND CONSUMER PROTECTION LAW PRACTICE FOR SALE IN SUBSIDIZED FERTILIZER UD. SOURCE REJEKI (Case Study on Authorized Reseller Line IV of Subsidized Fertilizer in the village of Woro Kepohbaru District of Bojonegoro) Fertilizer Subsidy Policy aim to ease the burden on farmers in the supply and use of fertilizer on their farm activities. In order to increase agricultural productivity in order to support national food security. Parties involved in the sale of subsidized fertilizer directly to the farmer is in line IV (Authorized Reseller). Many complaints of the farmer, starting from the high price of fertilizer, shortages of fertilizer, fertilizer needs in the field are not comparable with the needs of farmers, the Authorized Resellers also serve the buying and selling of Subsidized Fertilizer to farmers outside the area of responsibility. That problem has become an annual habit by farmers each entering the growing season and most of Authorized Resellers throughout the region through the same thing. The purpose of this study is to investigate the practice of buying and selling of Subsidized Fertilizer in UD. Sumber Rejeki in the village of Woro Kepohbaru District of Bojonegoro (Authorized Reseller Line IV) and how to review Islamic law and consumer protection law against the sale and purchase of Subsidized Fertilizer. This research uses field research. This type of research is a field research conducted directly into the ground or a place that will be the object of research. Regarding the place used for the research at UD. Source of fortune. By using the method of observation, interviews and documentation to answer some of the existing problems. The results of this study, Farmers outside the village of Woro buy Subsidized Fertilizer directly to UD. Source of fortune. The reason is the need for fertilizer in their area are not fulfilled to the maximum, the lack of transparency in the distribution of Farmers Group, distance Authorized Reseller responsible in its territory, the stock of goods is limited so often scrambling with other farmers. Consequently whatever price offered Fertilizer seller will definitely buy. Sale and purchase of Subsidized Fertilizer is clearly contrary to Article 4 and Article 7 of BFL, KHES and Trade Minister of the Republic of Indonesia No. 15 / M-Dag / Per / 4/2013 on Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer. From the above results it can be concluded sale and purchase of Subsidized Fertilizer conducted at UD. Sumber Rejeki contrary to Islamic law, for violating the legislation in force made by the Government (Ulil Amri). For the legal origin of buying and selling is allowed, unless there is the argument that malarangnya. When buying and selling continues to be implemented will result in madharat big, like a farmer in the village of Woro forced to do the same thing with another farmer in the area. Fertilizer Subsidy Policy so that was not realized as the original destination. Keywords: Subsidized Fertilizer, Islamic Law, Consumer Protection Law

Detail Jurnal